Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Capai Rp20 Triliun

idxchannel.com
2 jam lalu
Cover Berita

Pembangunan dikerjakan secara serentak pada Desember 2025 ini lewat skema kontrak tahun jamak senilai Rp20 triliun.

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Capai Rp20 Triliun

IDXChannel - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan realisasi pembangunan fisik untuk kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran.

Pembangunan dikerjakan secara serentak pada Desember 2025 ini lewat skema kontrak tahun jamak senilai Rp20 triliun.

Baca Juga:
Tinjau Pasar KIPP IKN, Gibran Harap Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat

"Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Rabu (31/12/2025).

Dia menambahkan, konektivitas di lapangan kini menunjukkan kemajuan, karena jalan penghubung seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C hingga akses jalan tol utamanya sudah hampir 100 persen rampung pada akhir tahun ini.

Baca Juga:
Pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif IKN Ditargetkan Rampung Desember 2027 

Ketersediaan akses jalan yang memadai tersebut memicu percepatan realisasi fisik investasi swasta di sekitarnya, terbukti dari bangunan Rumah Sakit Sabdi Waluya yang hampir selesai dan SMA Taruna Nusantara yang siap beroperasi secara parsial mulai bulan Maret 2026 mendatang.

Baca Juga:
Gibran Blusukan ke IKN, Tinjau Pembangunan Hunian ASN dan Gedung Sekolah

"Pemerintah kini secara aktif mendesak Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang tahun lalu baru melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis segera terbentuk," kata Basuki.

Seluruh aktivitas konstruksi yang masif pada tahun 2025 tersebut dipastikan pihaknya tidak hanya mengandalkan uang negara, melainkan menggunakan kombinasi pembiayaan antara APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.

Baca Juga:
Wapres Gibran Tinjau Pembangunan Kompleks Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN

Dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan penduduk, juga terus diperkuat pemerintah lewat penandatanganan kontrak baru untuk pembangunan 24 embung tambahan guna menjaga pasokan air baku sekaligus pengendali banjir.

"Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2026," kata Basuki.

(Nur Ichsan Yuniarto)


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Publik Apresiasi Menguatnya Kinerja Komunikasi Publik Direktorat PAI
• 16 jam laluidntimes.com
thumb
Menkeu Purbaya Tarik Dana Rp 75 T dari Perbankan untuk Biayai Program Pemerintah
• 2 jam lalukatadata.co.id
thumb
5 Barang di Dompet Bisa Datangkan Rezeki, Menurut Feng Shui
• 8 jam lalubeautynesia.id
thumb
Gaji Pensiunan PNS Cair Besok, Taspen Pastikan Ini
• 16 jam lalufajar.co.id
thumb
Hasil Piala Afrika: Libas Lawannya, Senegal dan Kongo ke Babak 16 Besar
• 16 jam lalumedcom.id
Berhasil disimpan.