Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pemerintah telah menarik dana sebesar Rp 75 triliun dari total Rp 276 triliun yang sebelumnya ditempatkan di sistem perbankan. Dana tersebut ditarik untuk kemudian dibelanjakan kembali guna mendukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Sekarang di bank ada Rp 201 triliun, yang Rp 75 triliun kita tarik tapi kita belanjakan lagi, jadi masuk ke sistem tapi enggak langsung dalam bentuk uang saya di bank, tapi uangnya masuk ke sistem lagi,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (31/12).
Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp 276 triliun yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD). Rinciannya, masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI memperoleh Rp 80 triliun, BTN Rp 25 triliun, BSI Rp 10 triliun, serta Bank DKI Rp 1 triliun.
Purbaya menjelaskan, dana yang ditarik itu digunakan untuk belanja negara guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, ia mengakui kebijakan penempatan dana tersebut belum berjalan secara optimal.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Oktober 2025, kredit perbankan tercatat 7,36% secara tahunan (year on year/yoy). Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan BI yang belum sepenuhnya sinkron.
“Injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu nggak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan,” ujarnya pula.
Namun, Menkeu menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dan bank sentral kini telah diperbaiki. Ia menyebut dalam dua minggu terakhir, BI mulai mendukung kebijakan pemerintah sehingga likuiditas di sistem perekonomian akan semakin longgar.
"Sekarang sudah dipercepat dan dirapikan, seharusnya sih ke depan enggak ada masalah. Yang penting kita lihat ke depan seperti apa, dan kita lihat dua minggu terakhir sudah amat baik sekali, seharusnya sih enggak ada halangan lagi,” katanya pula.
Dengan perbaikan koordinasi kebijakan tersebut, Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan bisa mencapai 6%, lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar 5,4%.
“Jadi sekarang bisa ngomong dengan lebih yakin bahwa tahun depan (tumbuh) 6%, walaupun di APBN 5,4% ya, saya akan paksa dorong ke 6%, dan probability itu terjadi semakin terbuka lebar karena kami semakin sinkron dengan bank sentral," ujarnya lagi.
