Kaleidoskop Politik 2025: Penghapusan Threshold, Demo Besar Agustus, hingga Reshuffle Kabinet Jilid 3

Tahun 2025 tercatat sebagai salah satu tahun paling dinamis dalam lanskap politik nasional Indonesia. Rentetan peristiwa besar mewarnai perjalanan bangsa, mulai dari putusan mengejutkan Mahkamah Konstitusi di awal tahun, gelombang demonstrasi yang memakan korban jiwa, hingga perombakan kabinet besar-besaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Berikut adalah rangkuman peristiwa politik utama sepanjang tahun 2025 dalam Top of The Year.

1. Sejarah Baru: Penghapusan Ambang Batas Presiden

Jagad politik dikejutkan pada Kamis, 2 Januari 2025. Mahkamah Konstitusi (MK) mengetok palu putusan yang menyatakan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional adalah inkonstitusional.

Putusan atas Pasal 222 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 ini mengubah peta politik secara drastis. Kini, semua partai politik peserta pemilu memiliki hak setara untuk mengusulkan Capres-Cawapres. Meski demikian, putusan ini diwarnai dissenting opinion (pendapat berbeda) dari dua hakim konstitusi, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmic.

2. Pelantikan Massal dan Retret di Akmil

Pada 20 Februari 2025, Presiden Prabowo melantik 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Istana Negara. Sebanyak 40 kepala daerah lainnya menyusul dilantik pascasengketa di MK. Usai pelantikan, para kepala daerah menjalani retret atau pembekalan militer di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari. Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah, hilirisasi, serta semangat patriotisme.

3. Prahara Agustus: Demo "17+8 Tuntutan Rakyat"

Stabilitas politik terguncang hebat pada akhir Agustus. Aksi demonstrasi besar-besaran pada 28-29 Agustus 2025 yang semula menuntut perbaikan ekonomi, berakhir ricuh. Tewasnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di kawasan Benhil, Jakarta Pusat, memicu eskalasi protes yang meluas ke berbagai kota besar. Rakyat menyuarakan kekecewaan melalui gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" yang menyoroti kinerja pemerintah di sektor politik, hukum, dan keamanan.

Puncaknya pada 4 September 2025, massa mendatangi Gedung DPR RI. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dengan adanya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur masif.

4. Sri Mulyani Diganti, Purbaya Masuk Kabinet

Merespons dinamika tersebut, Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah strategis pada 8 September 2025. Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani. Sosok Purbaya diharapkan membawa nafas baru dengan fokus pada stabilitas fiskal, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.

Bersamaan dengan itu, Presiden melantik Menteri dan Wakil Menteri untuk kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah.

5. Reshuffle Jilid 3: Menkopolkam dan Menpora Baru

Tak berhenti di situ, pada Rabu, 17 September 2025, Presiden Prabowo kembali melakukan perombakan kabinet (reshuffle) jilid 3. Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Sementara Erick Thohir digeser dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Pemerintah mengklaim perombakan ini sebagai langkah adaptif menghadapi perlambatan ekonomi global dan upaya stabilisasi harga pangan dalam negeri.