Megawati dan SBY Terseret Isu Ijazah Jokowi, PDIP Ngamuk

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus ijazah Jokowi melebar kemana-mana. Dua presiden RI sebelumnya Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan ikut terkena getahnya.

Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri ikut diseret-seret dalam isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo tersebut.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas komentar politikus Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyebut Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa terganggu karena dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi dan dianggap berkolaborasi dengan Megawati.

“Itu kan upaya orang yang merasa tersudut soal ijazah palsu untuk mengalihkan isu, agar seolah-olah dizalimi secara politik. Padahal sangat jelas kelompok dan orang yang meributkan soal ijazah itu adalah kelompok dan orang yang berseberangan dengan yang dituduh memakai ijazah palsu sejak pemilu 2014,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

Lebih lanjut, Deddy menilai isu ijazah bukanlah persoalan politik, melainkan ranah hukum dan etika. Karena itu, ia menganggap wajar jika Partai Demokrat memilih menempuh jalur hukum terkait tudingan tersebut.

Di sisi lain, Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa terganggu dan tak terima namanya dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi.

“Saya bertemu Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini,” ujar Andi Arief dalam keterangan video.

Menurut Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat itu, tak sedikit akun-akun anonim di media sosial yang menyeret nama SBY dan ditegaskan olehnya tuduhan tersebut jelas fitnah.

Ia juga menggarisbawahi bahwa hubungan SBY dan Jokowi berjalan baik serta SBY kini lebih fokus pada aktivitas pribadi di luar politik. (Pram/fajar)