Dari Reformasi ke Dampak, Ini Capaian Kementerian PAN dan RB Sepanjang 2025 dalam Pelayanan Publik serta Transformasi Digital

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat melalui berbagai inovasi untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas layanan.

Transformasi digital pemerintah menjadi salah satu fokus utama dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan melayani.

“Pendekatan citizen-centric menjadi fondasi utama transformasi ini dengan pendekatan baru melalui layanan publik multikanal serta integrasi layanan digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan apa pun, kapan pun, dan di mana pun,” ujar Menteri PAN dan RB Rini Widyantini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (1/1/2026).

Ia menjelaskan, dalam satu tahun terakhir, telah dibentuk 75 mal pelayanan publik (MPP) baru. Secara kumulatif, 305 MPP telah beroperasi di seluruh Indonesia atau sekitar 60 persen kabupaten/kota, dengan rata-rata 155 jenis layanan terintegrasi dalam satu lokasi.

Baca juga: Menteri PKP Minta Pelayanan MPP Kota Semarang Dipercepat, Bisa Rampung di Bawah 1 Jam

Selain itu, layanan publik digital juga terus diperkuat dengan fokus utama pada penyederhanaan proses dan kemudahan.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=transformasi digital, pelayanan publik, reformasi birokrasi, OECD, Kementerian PANRB&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wMS8xMDQ3MTE5MS9kYXJpLXJlZm9ybWFzaS1rZS1kYW1wYWstaW5pLWNhcGFpYW4ta2VtZW50ZXJpYW4tcGFuLWRhbi1yYi1zZXBhbmphbmctMjAyNQ==&q=Dari Reformasi ke Dampak, Ini Capaian Kementerian PAN dan RB Sepanjang 2025 dalam Pelayanan Publik serta Transformasi Digital§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Salah satu contohnya adalah layanan perizinan tenaga kesehatan yang kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam, jauh lebih cepat ketimbang sebelumnya yang membutuhkan 14 hari kerja.

Inovasi tersebut merupakan salah satu fitur di Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). Hingga saat ini, MPPDN telah diimplementasikan di 199 daerah dengan jumlah penerima manfaat mencapai 184.802 orang.

Kemudahan akses pelayanan publik ini juga sejalan dengan peningkatan kepuasan masyarakat.

Baca juga: Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan SKCK pada 2025 Naik Jadi 88,03 Persen

Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2024, skor IKM meraih kategori Sangat Baik dengan nilai 88,9. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan melibatkan 7 juta pengguna layanan sebagai responden.

Rini menyebut, kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat juga meningkat. Hal ini dibuktikan melalui nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada 2024 yang mencapai poin 4,02 atau kategori A-/Sangat Baik. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang meraih poin 3,93.

“Pemerintah saat ini tengah mengembangkan layanan multikanal (omnichannel) dan layanan publik berbasis siklus manusia (human-centered public services) serta mendorong perbaikan layanan prioritas dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi, seperti layanan kebandarudaraan, perumahan, dan layanan ekonomi strategis lain,” jelas Rini.

Pada 2025, Rini mengungkapkan bahwa sebanyak 28 inovasi terpilih sebagai Outstanding Public Service Innovations (OPSI) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).

Untuk diketahui, inovasi yang terpilih sebagai OPSI dinilai memiliki tingkat kematangan, relevansi, dan dampak nyata inovasi bagi pelayanan publik Indonesia.

Baca juga: Inovasi Layanan Publik Digital Antarkan Menkomdigi Raih OPSI KIPP 2025

Penerapan transformasi digital pemerintah

Menteri Rini menyampaikan bahwa Kementerian PAN dan RB juga fokus menerapkan transformasi digital pemerintah.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PAN dan RB berkolaborasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengevaluasi belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di instansi pusat.