REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui Program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid. Program ini dijalankan dengan menggandeng Majelis Tabligh Muhammadiyah dan Kementerian Koperasi RI, dengan sasaran sekitar 12.000 jaringan masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia.
Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas menegaskan, penguatan ekonomi rakyat menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional ke depan, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global pada 2026.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Menurut Setiawan, pendekatan berbasis masjid dipilih karena masjid memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sekaligus potensi besar sebagai pusat penggerak ekonomi lokal. Dalam program ini, pihaknya akan berperan sebagai katalisator yang menjembatani perbankan, koperasi, serta unit-unit usaha yang dikelola oleh masjid.
Pernyataan tersebut disampaikan Setiawan dalam kegiatan Refleksi Ekonomi dan Doa Bersama Menjelang Tahun Baru 2026 yang digelar di Lemdiklat Polri, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan koperasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
Setiawan menilai kolaborasi lintas lembaga tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan sektor keuangan dapat mempercepat lahirnya model ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Rangkaian acara refleksi tersebut juga ditandai dengan peluncuran Buku Refleksi Akhir Tahun 2025 Ekonomi dan Perbankan. Buku ini memuat laporan pelaksanaan tugas Utusan Khusus Presiden selama satu tahun terakhir, gambaran kondisi ekonomi nasional dan global, serta rekomendasi strategis program kerja untuk tahun mendatang.
Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang turut hadir menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini menjadi langkah penting untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo agar koperasi kembali menjadi pilar utama perekonomian nasional.
Menurut Ferry, koperasi perlu melakukan transformasi kelembagaan dan digitalisasi agar mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan BUMN dan sektor swasta. Ia menekankan bahwa koperasi tidak hanya bergerak di sektor konsumsi, tetapi juga harus masuk ke sektor produksi dan pembiayaan rakyat sebagai lembaga keuangan mikro.
Ferry juga menyoroti peran koperasi pembiayaan syariah yang dinilai dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat agar tidak terjebak praktik pinjaman online ilegal. Selain ekonomi berbasis masjid, ia menilai penguatan koperasi pondok pesantren juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Sementara itu, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Fathurrahman Kamal menegaskan bahwa masjid memiliki peran strategis yang melampaui fungsi ritual semata. Menurutnya, masjid perlu dioptimalkan sebagai pusat ilmu, dakwah, dan kesejahteraan umat.
Dengan jaringan masjid yang luas serta dukungan aset dan sumber daya yang dimiliki, Muhammadiyah telah menyiapkan kerangka pengembangan ekonomi berbasis masjid. Program tersebut mencakup penguatan lembaga bisnis masjid seperti BMT dan koperasi, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, pengembangan unit usaha ritel dan jasa, penguatan UMKM berbasis masjid, serta optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf produktif.
Melalui sinergi ini, para pemangku kepentingan berharap program ekonomi kerakyatan berbasis masjid dapat menjadi model pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
