Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan memberi perhatian khusus terhadap risiko gigitan ular di wilayah Baduy, Kabupaten Lebak, Banten, dan menyiagakan antibisa di puskesmas rujukan yang memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus dalam penanganan kasus gigitan ular.
Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan di Jakarta, Kamis, bahwa kebutuhan antibisa ular atau antivenom menjadi perhatian, mengingat sebagian besar masyarakat Baduy beraktivitas sebagai petani di ladang dan kawasan hutan.
Adapun langkah itu sebagai bentuk komitmen Kemenkes untuk menjaga kesehatan masyarakat adat. Namun demikian, Kunta mengingatkan bahwa pemberian antibisa harus dilakukan sesuai prosedur medis.
“Kalau antibisa kan tidak bisa sembarangan ya. Itu harus dicek dengan cukup. Antibisa sudah tersedia di puskesmas, tapi memang tidak banyak,” dia menjelaskan.
Apabila terjadi kasus gigitan ular, Kunta menyebut penanganan awal dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran racun sebelum pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan. Puskesmas akan melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan lanjutan dapat segera diberikan.
“Minimal diikat dulu supaya tidak menyebar. Nanti puskesmas akan datang memberikan penanganan,” katanya.
Kunta mengakui jarak puskesmas rujukan yang menyediakan antibisa dari wilayah Baduy mencapai sekitar satu setengah jam perjalanan. Meski demikian, Kemenkes memastikan koordinasi tetap berjalan agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
Selain kesiapsiagaan antibisa, Kemenkes menegaskan penguatan layanan kesehatan dasar di wilayah Baduy terus dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan. Dia berharap masyarakat tidak ragu untuk memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan.
“Yang paling penting mereka mau cek kesehatan. Dari situ kita bisa tahu betul apa masalahnya,” katanya.
Di sisi lain, masyarakat Baduy menilai ketersediaan antibisa masih menjadi hal yang penting. Seorang warga Desa Cihuni, Baduy Luar, Narja, menyampaikan bahwa antibisa ular merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat, mengingat tingginya risiko gigitan saat bekerja di ladang.
Menurut Narja, antibisa tidak diminta untuk disediakan secara berlebihan, melainkan sebagai langkah antisipasi dalam kondisi darurat. Dia juga menyebut keterbatasan obat tersebut kerap menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan di lapangan.
“Bukan nyediain, tapi buat jaga antisipasi saja. Masalah obat bisa itu, Pak Kapus juga sering nangis, soalnya susah, nggak ada,” tuturnya.
Baca juga: Kemenkes gelar CKG bagi warga Baduy, komitmen lindungi masyarakat adat
Baca juga: Menkes minta daerah optimalkan CKG cegah beban pelayanan RSUD
Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan di Jakarta, Kamis, bahwa kebutuhan antibisa ular atau antivenom menjadi perhatian, mengingat sebagian besar masyarakat Baduy beraktivitas sebagai petani di ladang dan kawasan hutan.
Adapun langkah itu sebagai bentuk komitmen Kemenkes untuk menjaga kesehatan masyarakat adat. Namun demikian, Kunta mengingatkan bahwa pemberian antibisa harus dilakukan sesuai prosedur medis.
“Kalau antibisa kan tidak bisa sembarangan ya. Itu harus dicek dengan cukup. Antibisa sudah tersedia di puskesmas, tapi memang tidak banyak,” dia menjelaskan.
Apabila terjadi kasus gigitan ular, Kunta menyebut penanganan awal dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran racun sebelum pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan. Puskesmas akan melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan lanjutan dapat segera diberikan.
“Minimal diikat dulu supaya tidak menyebar. Nanti puskesmas akan datang memberikan penanganan,” katanya.
Kunta mengakui jarak puskesmas rujukan yang menyediakan antibisa dari wilayah Baduy mencapai sekitar satu setengah jam perjalanan. Meski demikian, Kemenkes memastikan koordinasi tetap berjalan agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
Selain kesiapsiagaan antibisa, Kemenkes menegaskan penguatan layanan kesehatan dasar di wilayah Baduy terus dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan. Dia berharap masyarakat tidak ragu untuk memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan.
“Yang paling penting mereka mau cek kesehatan. Dari situ kita bisa tahu betul apa masalahnya,” katanya.
Di sisi lain, masyarakat Baduy menilai ketersediaan antibisa masih menjadi hal yang penting. Seorang warga Desa Cihuni, Baduy Luar, Narja, menyampaikan bahwa antibisa ular merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat, mengingat tingginya risiko gigitan saat bekerja di ladang.
Menurut Narja, antibisa tidak diminta untuk disediakan secara berlebihan, melainkan sebagai langkah antisipasi dalam kondisi darurat. Dia juga menyebut keterbatasan obat tersebut kerap menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan di lapangan.
“Bukan nyediain, tapi buat jaga antisipasi saja. Masalah obat bisa itu, Pak Kapus juga sering nangis, soalnya susah, nggak ada,” tuturnya.
Baca juga: Kemenkes gelar CKG bagi warga Baduy, komitmen lindungi masyarakat adat
Baca juga: Menkes minta daerah optimalkan CKG cegah beban pelayanan RSUD
:strip_icc()/kly-media-production/medias/3172404/original/075530800_1594106029-WhatsApp_Image_2020-07-07_at_13.41.33.jpeg)
