PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti dilema yang kerap dihadapi pejabat pemerintah saat turun ke lokasi bencana. Menurutnya, kehadiran pemimpin di lapangan sering kali dinilai serba salah, dikritik ketika datang, namun juga disalahkan ketika tidak hadir langsung.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam rapat terbatas bersama 10 menteri serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi di lokasi pembangunan Rumah Hunian Danantara, Aceh Tamiang, Kamis (1/1).
Prabowo mengungkapkan bahwa sebagian kritik publik kerap muncul dari sudut pandang yang selalu negatif terhadap aktivitas pemerintah, termasuk dalam situasi penanganan bencana.
"Saya pernah dengar ada kritik begini, 'Untuk apa menteri datang ke tempat bencana hanya datang melihat?' Saudara-saudara, serba susah," ujar Prabowo.
"Menteri tidak datang, dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masa menteri ikut macul? Bukan itu," lanjutnya.
Menurut Prabowo, kehadiran pemimpin dan pejabat pemerintah di daerah bencana sejatinya memiliki tujuan substantif, yakni melihat langsung kondisi di lapangan, mengidentifikasi persoalan, serta menentukan langkah-langkah cepat yang dibutuhkan masyarakat.
"Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat kan begitu. Saya datang ketemu gubernur, gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini, ada saya tahu langsung saya bisa cek, kan begitu ceritanya," kata Prabowo.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kritik, hujatan, bahkan fitnah merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh setiap pemimpin. Namun, hal tersebut tidak boleh melemahkan semangat kerja, melainkan dijadikan bahan evaluasi dan kewaspadaan dalam mengambil kebijakan.
Ia juga menekankan bahwa pendekatan kerja pemerintah tidak bersifat seremonial, melainkan berorientasi pada bukti dan hasil nyata. Kehadiran pejabat di lapangan, menurutnya, merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang berbasis fakta.
"Kita sekarang dalam rangka membuktikan. Jadi kalau ada menteri-menteri, pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata. dia datang dia melihat, mencatat, mengerti mengambil keputusan, kan demikian," ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah meringankan penderitaan masyarakat. Kritik publik dipandang sebagai pengingat, namun tidak boleh menghambat upaya negara dalam mengurus kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
"Tugas kita, saya, walaupun tidak sehari-hari sama saudara ya, saya di pusat ya, saya berpikir bagaimana saya atasi ini, membantu saudara di lapangan. Tetapi sementara nasib 280 juta rakyat Indonesia tetap harus kita urus secara nasional," ujarnya. (Ant/P-4)
