Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Lebak
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan perhatian khusus terhadap potensi risiko gigitan ular di wilayah masyarakat adat Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Isu tersebut menjadi salah satu fokus dalam kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, ke kawasan Baduy, Rabu, 31 Desember 2025.
Sekjen Kunta menyampaikan bahwa kebutuhan antibisa ular atau antivenom menjadi perhatian serius, mengingat sebagian besar masyarakat Baduy beraktivitas sebagai petani yang bekerja di ladang dan kawasan hutan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penggunaan antibisa harus dilakukan sesuai prosedur medis dan tidak dapat diberikan secara sembarangan.
Menurut Kunta, antibisa ular tidak disimpan dalam jumlah besar di wilayah Baduy. Obat tersebut ditempatkan di puskesmas rujukan yang memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus dalam menangani kasus gigitan ular.
“Antibisa tidak bisa diberikan sembarangan karena harus melalui pemeriksaan yang ketat. Ketersediaannya ada di puskesmas, namun memang terbatas,” ujar Kunta dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Januari 2025.
Ia menjelaskan, apabila terjadi kasus gigitan ular, penanganan awal dapat dilakukan di lapangan untuk mencegah penyebaran racun sebelum korban dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan. Puskesmas akan melakukan koordinasi agar penanganan lanjutan dapat segera diberikan.
“Penanganan awal dilakukan agar racun tidak cepat menyebar. Selanjutnya puskesmas akan datang untuk memberikan perawatan,” jelasnya.
Kunta mengakui jarak antara wilayah Baduy dengan puskesmas rujukan yang menyediakan antibisa mencapai sekitar satu setengah jam perjalanan. Kendati demikian, Kemenkes memastikan koordinasi lintas layanan tetap berjalan guna mempercepat penanganan kasus darurat.
Sementara itu, masyarakat Baduy menilai ketersediaan antibisa ular masih menjadi kebutuhan penting. Warga Desa Cihuni, Baduy Luar, Narja, menyampaikan bahwa risiko gigitan ular cukup tinggi mengingat aktivitas masyarakat yang sebagian besar dilakukan di ladang.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menuntut penyediaan antibisa secara berlebihan, melainkan sebagai langkah antisipasi dalam kondisi darurat. Keterbatasan antibisa juga dinilai kerap menyulitkan tenaga kesehatan di lapangan.
“Bukan untuk disediakan banyak, tapi sebagai antisipasi saja. Soal obat bisa ini memang sering jadi kendala, bahkan tenaga kesehatan di puskesmas juga kesulitan karena keterbatasan stok,”ungkapnya.
Selain kesiapsiagaan antibisa, Kemenkes menegaskan upaya penguatan layanan kesehatan dasar di wilayah Baduy terus dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan. Sekjen Kunta berharap masyarakat tidak ragu untuk memanfaatkan layanan kesehatan apabila mengalami keluhan.
“Yang terpenting adalah masyarakat mau memeriksakan kesehatannya. Dari situ kita bisa mengetahui secara pasti apa masalah kesehatannya,” pungkas Kunta.
Editor: Redaktur TVRINews
