Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto menyinggung pandangan negatif kehadiran pejabat pemerintah di daerah terdampak bencana banjir Sumatra.
Menurut Prabowo, kritik semacam itu kerap tidak adil karena apa pun langkah yang diambil pemerintah tetap dipersoalkan. Dia mencontohkan kritik yang menyasar kehadiran menteri di lokasi bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
“Jadi kalau ada, saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang, dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masalah [dipersoalkan],” kata Prabowo saat mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).
Prabowo menegaskan kehadiran pejabat ke daerah bencana bertujuan untuk memastikan kebutuhan di lapangan dapat diketahui secara langsung sekaligus mempercepat penanganan.
Namun demikian, dia menekankan bahwa seorang pemimpin harus siap menerima kritik, bahkan hujatan dan fitnah, tanpa kehilangan semangat dalam bekerja. Menurutnya, kritik tetap dapat menjadi pengingat bagi pemerintah agar bekerja lebih waspada, selama tidak mengganggu fokus utama untuk membantu masyarakat.
“Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, nggak apa-apa. Walaupun itu fitnah, itu kalau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita,” katanya.
Baca Juga
- Prabowo Sebut Pemerintah Tidak Menolak Bantuan untuk Banjir Sumatra, Asal...
- Prabowo: Negara Mampu Tangani Banjir Sumatra, Tak Perlu Bencana Nasional
- Dikritik soal Status Darurat Bencana, Prabowo: Pemimpin Harus Siap Dihujat-Difitnah
Prabowo juga menegaskan pendekatan kerja pemerintah saat ini berbasis pada bukti dan hasil nyata di lapangan. Menurut dia, masyarakat Indonesia lebih percaya pada bukti dibandingkan pernyataan semata.
Karena itu, dia kembali menekankan bahwa menteri dan pejabat yang turun ke lokasi bencana datang untuk bekerja, bukan sekadar melihat-lihat.
“Kalau ada menteri-menteri pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata, dia datang, dia melihat, mencatat, mengerti, mengambil keputusan,” ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga mengapresiasi percepatan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana. Dia menyebut pembangunan ratusan unit hunian dalam waktu singkat sebagai bukti kerja nyata pemerintah, meski tetap perlu evaluasi agar kualitasnya sesuai kebutuhan warga.
Diketahui, Danantara menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) mencapai 15.000 unit dalam waktu tiga bulan ke depan yang tersebar di tiga provinsi terdampak banjir dan tanah longsor, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Adapun rinciannya, Provinsi Aceh diproyeksikan memperoleh sekitar 12.000 unit, wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatra Utara sekitar 2.000 unit, serta Sumatra Barat sebanyak 500 unit.
Aceh menjadi lokasi awal pembangunan dan penyerahan 600 unit perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026 di Kabupaten Aceh Tamiang.
“Fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi, meringankan penderitaan rakyat kita. Itu pikiran kita sebagai pejabat dan pemimpin,” kata Prabowo.
Terkait penanganan bencana, Prabowo juga menanggapi pertanyaan mengenai penetapan status bencana nasional. Dia menilai pemerintah masih mampu menangani dampak bencana di sejumlah provinsi tanpa harus menetapkan status tersebut.
“Masalah ini berdampak di tiga provinsi. Masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita tiga provinsi ini, kita sebagai bangsa, sebagai negara, kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” ujarnya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah menangani situasi ini dengan sangat serius, yang tercermin dari keterlibatan banyak menteri serta kesiapan anggaran yang besar.
“Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” katanya.
