Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa jumlah rumah yang rusak berat di Provinsi Aceh akibat banjir dan tanah longsor mencapai 61.795 unit per Kamis (1/1/2026).
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 23.432 rumah tercatat mengajukan permohonan hunian sementara (huntara). Namun, tidak seluruh masyarakat terdampak memilih untuk menempati hunian sementara yang disediakan pemerintah.
“Ada juga yang memilih, mereka tinggal dengan keluarganya, tercatat di kami ada 11.414 orang,” kata Suharyanto saat Presiden Prabowo mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).
BNPB juga telah menyalurkan bantuan dana bagi masyarakat terdampak yang memilih tinggal secara mandiri. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai per kepala keluarga. Suharyanto menjelaskan, setiap kepala keluarga menerima bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Desember, Januari, dan Februari. Bantuan tersebut telah disalurkan kepada 11.414 orang dengan total nilai mencapai Rp20,55 miliar.
Selain itu, BNPB mencatat adanya permintaan hunian sementara mandiri, di mana masyarakat memilih untuk tidak menempati huntara terpusat. Menyikapi hal tersebut, BNPB memfasilitasi pembangunan hunian secara tersebar di lokasi terdampak.
“Ini pun kami layani, jadi di titik-titik yang masyarakatnya terdampak, rumahnya rusak berat, kemudian tidak mau masuk ke titik yang terpusat, itu dibangun secara terpisah-pisah, ini sudah mulai dibangun,” ujarnya.
Baca Juga
- Update Korban Jiwa Banjir Sumatra (1/1/2026): 1.157 Orang Meninggal Dunia
- Prabowo Curhat soal Banjir Sumatra: Tidak Datang Salah, Datang Juga Dipersoalkan
- Prabowo Minta Maaf Gara-gara Belum Kunjungi Semua Titik Bencana Sumatra-Aceh
Suharyanto melaporkan bahwa hingga saat ini jumlah hunian sementara yang telah dibangun merupakan gabungan dari BNPB dan Danantara, dengan total mencapai 1.050 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 600 unit dibangun oleh Danantara di Aceh Tamiang, sementara BNPB membangun 450 unit yang tersebar di sejumlah lokasi.
Dia juga menyampaikan dukungan BNPB terhadap kebutuhan satuan operasi selama masa tanggap darurat, termasuk dukungan bagi TNI yang bertugas di lapangan. Menurut Suharyanto, permintaan dukungan anggaran dari Markas Besar TNI pada akhir tahun mencapai lebih dari Rp80 miliar. Namun, hingga saat ini BNPB baru merealisasikan dukungan sebesar Rp26 miliar. Meski demikian, dia memastikan tidak ada kendala dari sisi pendanaan dan seluruh hak prajurit tetap terpenuhi.
“Tidak ada masalah untuk segi keuangan, dan para prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah, uang saku per orang Rp165.000,” ujarnya.
Sementara itu, untuk kebutuhan infrastruktur darurat seperti jembatan gantung, BNPB memastikan seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah melalui BNPB dengan mekanisme yang berlaku. Suharyanto menjelaskan, BNPB menggunakan mekanisme bekerja terlebih dahulu di lapangan, kemudian dilakukan audit sebelum pengajuan penggantian anggaran.
“Kemudian kami audit BPKP, berapa jumlahnya itu baru dimintakan Kementerian Keuangan. Jadi polanya seperti itu, jadi tidak ada dari depan,” lanjutnya.
Dia menegaskan hingga saat ini seluruh proses penanganan berjalan lancar tanpa kendala berarti.
“Tetapi, setelah sejauh ini sementara sudah jalan, tidak ada masalah. Mungkin itu yang kami laporkan tambahan terkait dengan hunian sementara,” tutupnya.
Di sisi lain, Danantara menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) mencapai 15.000 unit dalam waktu tiga bulan ke depan yang tersebar di tiga provinsi terdampak banjir dan tanah longsor, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Adapun rinciannya, Provinsi Aceh diproyeksikan memperoleh sekitar 12.000 unit, wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatra Utara sekitar 2.000 unit, serta Sumatra Barat sebanyak 500 unit.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pembangunan hunian sementara dilakukan di tiga provinsi, dengan Aceh sebagai lokasi awal. Penyerahan 600 unit perdana dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026 di Kabupaten Aceh Tamiang.
“Kami mulai awal di Aceh Tamiang ini. Rumah Hunian Danantara ini akan kami serahkan pada 8 Januari sebanyak 600 unit kepada pemerintah daerah,” kata Rosan saat Presiden Prabowo mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).
Selain unit hunian, Danantara juga melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, antara lain taman bermain, jaringan WiFi, musala, 14 unit dapur umum, serta 120 unit toilet dan kamar mandi.
