FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu mengenai rencana kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada 2026 mendadak mencuri perhatian publik. Narasi tersebut beredar luas di ruang publik dan media sosial, memicu beragam spekulasi sekaligus kekhawatiran terkait stabilitas politik nasional menjelang pergantian tahun.
Isu tersebut turut mendapat perhatian dari mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Susno Duadji. Ia menilai wacana kudeta tersebut tidak masuk akal dan cenderung dibuat-buat untuk memancing kegaduhan di tengah masyarakat.
“Isue apa pula ini?,” kata Susno melalui akun media sosial X miliknya, @susno2g, pada Selasa (31/12/2025).
Susno mempertanyakan logika di balik isu tersebut, mengingat pergantian menuju tahun 2026 sudah berada di depan mata. Menurutnya, narasi kudeta yang dikaitkan dengan waktu yang begitu dekat justru semakin menunjukkan kejanggalan.
“Ada kudetadi tahun 2026. Bukan kah tinggal beberapa jam lagi sudah tahun 2026,” tukasnya.
Lebih jauh, Susno menjelaskan bahwa kudeta pada dasarnya merupakan upaya perebutan kekuasaan yang dilakukan secara inkonstitusional. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar isu sensitif semacam ini tidak digulirkan tanpa dasar yang jelas karena berpotensi menciptakan kegaduhan politik.
“Bukan kah kudeta itu adalah perebutan kekuasaan?” lanjutnya.
Susno pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum tentu memiliki landasan fakta. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif.
“Jangan bikin heboh lah,” tegasnya.
Di sisi lain, selain isu kudeta, belakangan juga muncul narasi lain yang menyebut Indonesia terancam “tinggal nama” apabila sistem pemerintahan tidak segera dibenahi. Aktivis perempuan Ida N Kusdianti secara terbuka menyampaikan pandangannya mengenai arah perjalanan politik nasional yang dinilainya semakin mengkhawatirkan dan berpotensi memicu kekacauan pada 2026 mendatang.
Menurut Ida, sejak dilantik dan menyusun Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto terus berada dalam tekanan, baik dari luar pemerintahan maupun dari lingkar kekuasaan itu sendiri. Ia menyinggung polemik besar yang muncul di awal pemerintahan, salah satunya terkait pembangunan pagar laut dan penggusuran warga yang dikaitkan dengan kepentingan oligarki atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kasus ini berhenti secara janggal hanya pada penetapan Kepala Desa Kohod sebagai tersangka, tanpa satu pun elite ekonomi atau aktor utama tersentuh hukum,” ujar Ida kepada fajar.co.id, Rabu (31/12/2025).
Ida menilai kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan serius dalam penegakan hukum. Situasi itu, lanjutnya, diperparah dengan penanganan bencana ekologis di Sumatra dan Aceh yang dinilai lamban serta minim empati dari negara.
Ia juga menyayangkan sikap sejumlah pejabat yang disebut lebih menjadikan lokasi bencana sebagai panggung seremonial dan pencitraan ketimbang pusat tanggung jawab negara terhadap para korban.
Tak hanya itu, Ida kembali menyinggung kasus Bandara IMIP Morowali yang diduga menjadi pintu masuk penyelundupan tenaga kerja asing dan praktik tambang bermasalah, namun hingga kini belum menemui kejelasan hukum.
“Kasus-kasus besar seperti ini seolah menguap tanpa pertanggungjawaban,” tegasnya.
Menurut Ida, krisis kepercayaan publik semakin dalam dengan mencuatnya kembali isu dugaan ijazah palsu yang penanganan hukumnya dinilai tidak independen. Ia secara khusus menyoroti posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disebut berani mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi melalui produk Peraturan Kapolri.
“Pembangkangan terhadap putusan MK adalah bukti nyata krisis supremasi hukum. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo justru terlihat tidak lebih berdaya,” ucapnya.
Ida mengungkapkan bahwa rakyat kini dipaksa diam di tengah akumulasi persoalan struktural yang terus menumpuk. Ia bahkan menyebut Presiden Prabowo tengah terjebak dalam skenario politik yang disiapkan oleh apa yang ia sebut sebagai “Geng Solo”.
Ia mengaitkan situasi tersebut dengan pernyataan Connie Rahakundini Bakrie yang pernah mengutip informasi dari lingkar kekuasaan bahwa Presiden Prabowo hanya diberi waktu dua tahun untuk benar-benar memerintah.
“Jika ini benar, maka yang sedang kita saksikan bukan sekadar kegaduhan politik, tapi fase awal delegitimasi kekuasaan,” imbuhnya.
Sekretaris Jenderal Forum Tanah Air (FTA) itu menegaskan, ketika kepercayaan publik dipermainkan, kekacauan bukan lagi sekadar kemungkinan.
“Ini bukan hanya tentang nasib rakyat, tapi nasib bangsa. Kalau Indonesia masih cemas seperti sekarang, jangan bermimpi Indonesia Emas 2045,” kuncinya. (fajar)
