Jakarta, tvOnenews.com - Publik dikejutkan dengan adanya aksi terror berupa bom molotov dan bangkai ayam yang diterima oleh influencer DJ Donny.
Merespons hal tersebut, Polda Metro Jaya mengaku bakal menyelidiki pelayangan laporan oleh Influencer Ramond Dony Adam atau dikenal sebagai DJ Donny soal dugaan teror kiriman bangkai ayam dan pelemparan bom molotov ke rumahnya, Rabu (31/12/2025).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengaku telah menerima laporan dari yang bersangkutan.
“Iya benar udah diterima laporannya soal dua teror itu,” kata Budi, kepada wartawan, Kamis (1/1/2026).
Sementara itu Budi menegaskan bahwa pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, untuk membuat terang peristiwa yang terjadi.
- ANTARA/Ilham Kausar.
“Akan dilakukan penyelidikan dan meminta keterangan saksi-saksi,” terang Budi.
Sebelumnya diberitakan, Influencer Ramond Dony Adam atau dikenal sebagai DJ Donny melaporkan teror yang ia alami. Terakhir adalah pelemparan bom molotov ke rumahnya, Rabu (31/12/2025).
Sebelumnya, DJ Donny juga mendapatkan teror berupa surat ancaman disertai bangkai ayam, Senin (29/12/2025) lalu.
“Pas dibuka ternyata isinya bangkai ayam, kepalanya dipotong. Ada tulisan ancaman supaya saya jaga ucapan di media sosial. Ada foto saya juga, lehernya digambar seperti disayat,” ujar Donny.
Namun, ancaman bangkai ayam tersebut saat itu belum dilaporkan ke polisi karena dinilai tidak berbahaya.
DJ Donny merasa teror yang dialaminya mulai berbahaya setelah dua orang pria tertangkap kamera CCTV melempar bom molotv ke rumahnya sekitar pukul 03.00 WIB.
“Semalam subuh rumah saya dilempar bom molotov. Untung hujan dan apinya padam duluan. Kalau enggak, bisa kebakar. Kena mobil juga,” katanya.
Bom molotov itu menyebabkan adanya kaca pecah. Sisa bom itu juga masih ada di sekitar lokasi.
Menurut DJ Donny, hal itu sengaja ia biarkan supaya memudahkan polisi melakukan penyelidikan.
Laporan yang dibuat oleh DJ Donny teregister dengan nomor LP/B/9545/XII/2025/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 31 Desember 2025, dengan laporan pelanggaran UU Darurat dan/atau Pasal 187 KUHP dan/atau Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 356 KUHP.
