Daftar Bansos yang Cair 2026, Segera Cek Pakai Data KTP di cekbansos.kemensos.go.id

Laman Cek Bansos Kemensos menampilkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis kelayakan penerima bantuan. (Sumber: Kemensos)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah resmi memberlakukan kriteria yang lebih ketat dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk tahun anggaran 2026.

Langkah ini diambil seiring dengan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama guna memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang berada di kelompok desil terbawah.

Pengetatan kriteria penyaluran bantuan sosial untuk tahun anggaran 2026 tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan kelanjutan dari arah kebijakan yang tanda-tandanya sudah terlihat sejak pertengahan tahun sebelumnya.

Intensifikasi pemutakhiran data oleh Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2025 juga dilakukan dalam pembagian bansos untuk menggunakan basis data dari sistem DTSEN.

"Pertama, menyangkut soal pemutakhiran data, kaitannya dengan DTSEN. Tentu keperluannya adalah untuk penyaluran triwulan kedua, penyaluran bansos triwulan kedua tahun 2025," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rilis Kemensos Jumat (9/5/2025) lalu.

Melalui basis data tunggal tersebut, pemerintah mengklasifikasikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan tingkat kesejahteraan, dengan fokus utama pada rumah tangga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Terbuka Terima Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera: Masa Kita Tolak

Berikut rincian daftar bantuan sosial yang diproyeksikan cair sepanjang tahun 2026:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH tetap menjadi bantuan pokok yang menyasar kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan dana dengan rincian:

• Kesehatan (Ibu Hamil & Anak Usia Dini): Rp3 juta per tahun (Rp750.000 per tahap).
• Lansia (>60 Tahun) & Disabilitas Berat: Rp2,4 juta per tahun.
• Korban Pelanggaran HAM Berat: Alokasi khusus sebesar Rp10,8 juta per tahun.
• Pendidikan: Bantuan bervariasi mulai dari Rp900.000 (SD), Rp1,5 juta (SMP), hingga Rp2 juta (SMA) per tahun.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program rutin ini akan terus berlanjut dengan memberikan saldo elektronik sebesar Rp200.000 per tahap melalui rekening Bank Himbara.

Penulis : Danang Suryo Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV