Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran yang memadai untuk penanganan dan pemulihan bencana wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah juga membuka ruang bagi partisipasi berbagai pihak dalam penyaluran bantuan, selama mengikuti mekanisme yang jelas dan terkoordinasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) di Lapangan Sepak Bola Bukit Rata, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1). Ia menegaskan pemerintah tidak akan menolak bantuan, sepanjang disalurkan secara transparan.
“Saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita sebagai manusia tentu tidak menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas,” ujar Prabowo, Kamis (1/1).
Presiden mempersilakan diaspora dari berbagai daerah, termasuk Aceh, Minangkabau, dan Batak, untuk membantu masyarakat di wilayah asalnya. Namun, ia meminta agar penyaluran bantuan dilakukan secara resmi agar dapat dikoordinasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Umpamanya ada diaspora Aceh yang merasa terpanggil membantu di Aceh, ya monggo silakan. Nanti kita salurkan. Ada diaspora Minang yang ingin membantu juga silakan,” katanya.
Prabowo juga menyampaikan hal serupa kepada komunitas Batak yang berada di Jakarta, daerah lain di Indonesia, maupun di luar negeri. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sementara pengaturan teknis di lapangan akan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Kita kalau bantuan ikhlas dan tulus nanti kita terima. Mekanisme kita serahkan, mungkin nanti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatra Barat, atau Sumatra Utara membuka rekening atau skema penyaluran tertentu,” lanjutnya.
Selain melalui pemerintah, Presiden menyebut bantuan juga dapat disalurkan langsung kepada masyarakat terdampak, dengan tetap mengedepankan koordinasi dan prosedur yang jelas.
“Mungkin dana bantuan pascabencana mau dikirim langsung silakan, dari dalam negeri memberi sumbangan silakan. Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas,” katanya.
Prabowo menegaskan, bantuan harus diberikan secara tulus tanpa disertai kepentingan tertentu. Menurutnya, fokus utama pemerintah adalah mempercepat upaya pemulihan dan meringankan beban masyarakat terdampak bencana.
“Karena kita mengalami, pernah dibantu-bantu akhirnya ujungnya ada juga yang menagih. Tapi kita harus berpikir positif. Yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat, di mana pun itu tujuan kita,” tutup Presiden.
