Jakarta, tvOnenews.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat serapan anggaran tahun 2025 mencapai 99,20 persen hingga penutupan tahun anggaran per 31 Desember 2025. Capaian tersebut menjadi pijakan bagi BPJPH untuk meningkatkan target layanan sertifikasi halal pada 2026.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal mengatakan optimalisasi anggaran sepanjang 2025 menunjukkan keseriusan negara dalam membangun ekosistem halal nasional yang berkelanjutan dan berorientasi pada manfaat langsung bagi pelaku usaha.
“Serapan anggaran yang tinggi ini mencerminkan kerja yang terukur, terencana, dan fokus pada hasil. Kami tidak hanya mengejar realisasi keuangan, tetapi memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh pelaku usaha, khususnya UMK,” ujar Babe Haikal dalam keterangan pers akhir tahun di Jakarta, Kamis (1/1/2026).
Sepanjang 2025, BPJPH mencatat sejumlah capaian kinerja yang melampaui target. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) berhasil menerbitkan 1.140.015 sertifikat atau setara 114 persen dari target tahunan. Selain itu, sejak berlakunya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 142 Tahun 2025 pada Juli 2025, sebanyak 25.145 warteg, warung nasi, dan usaha sejenis telah tersertifikasi halal secara gratis.
“Padahal sebelum aturan ini kami berlakukan banyak keluhan dari Warteg warteg dimintai Rp 5 juta bahkan ada yg sampai Rp 10 juta jika ingin dapatkan Sertifikat Halal,” ungkap Babe Haikal.
Ia juga menyampaikan bahwa jumlah produk bersertifikat halal terus meningkat hingga akhir tahun.
“Jumlah produk bersertifikat halal pun per 31 Desember 2026 telah mencapai 10.978.714 yang kami yakini pada awal Januari akan menembus 11 Juta produk yang bersertifikasi halal,” ujarnya.
Dari sisi keuangan, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH tercatat mencapai Rp139 miliar atau 132 persen dari target. Menurut Babe Haikal, capaian tersebut menunjukkan BPJPH tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga mampu mengelola layanan secara profesional dari berbagai sumber.
“Ini menjadi bukti bahwa BPJPH mampu tumbuh sebagai lembaga yang akuntabel, mandiri, dan dipercaya publik,” kata Babe Haikal.
Menindaklanjuti capaian tersebut, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target lebih ambisius pada 2026 dengan menyiapkan 1,35 juta Sertifikat Halal Gratis bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat hilirisasi produk UMKM sekaligus memberikan perlindungan bagi konsumen muslim.
