Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memilih membelanjakan sebagian dana yang sebelumnya ditempatkan di perbankan guna mendorong perputaran ekonomi, sembari tetap menjaga likuiditas sektor keuangan.
Keputusan ini diambil setelah kebijakan Purbaya tersebut gagal mengerek kinerja pertumbuhan kredit perbankan. Kredit perbankan masih betah di angka 7% alias masih jauh dari ekspektasi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dari total dana pemerintah sebesar Rp276 triliun yang sempat ditempatkan di perbankan, sebesar Rp75 triliun telah ditarik untuk kebutuhan belanja rutin kementerian dan lembaga (K/L). Sementara itu, sekitar Rp200 triliun masih tetap disimpan di perbankan.
Purbaya menjelaskan penarikan dana tersebut tidak berdampak negatif terhadap uang beredar karena dana langsung dibelanjakan kembali dan masuk ke sistem perekonomian.
“Buat belanja rutin kementerian lembaga. Jadi saya tarik seperti ditarik dari sistem tapi langsung dibelanjain lagi, jadi langsung masuk ke sistem perekonomian,” ujarnya kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia, Jumat (2/1/2026).
Menurutnya, belanja pemerintah justru memberikan dampak positif bagi aktivitas ekonomi melalui efek pengganda (multiplier effect), baik di tingkat pusat maupun daerah.
Baca Juga
- Modal IHSG Tembus 10.000 pada 2026 Kata Menkeu Purbaya
- Jelang Pembukaan Bursa 2026, Purbaya Prediksi IHSG Bisa Tembus 10.000
- Negara 'Nombok' Bayar Restitusi, Purbaya: Saya Subsidi Pengusaha Batu Bara yang Sudah Kaya!
“Malah harusnya lebih bagus karena ada dampak multiplier dari belanja pemerintah, pusat maupun daerah. Jadi itu nggak apa-apa,” kata Purbaya.
Adapun, pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025. Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025.
Seiring dengan hal itu, Purbaya sebelumnya secara terbuka mengakui bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah di sistem perbankan belum memberikan daya dorong terhadap perekonomian secepat yang diperkirakan.
Meleset dari EstimasiPurbaya mengungkapkan bahwa realisasi dampak kebijakan tersebut meleset dari estimasi awalnya. Menurutnya, mesin ekonomi seharusnya bisa berpacu lebih kencang dengan guyuran likuiditas jumbo tersebut, tetapi transmisi ke sektor riil ternyata berjalan lambat.
Dia sempat menyatakan dampak jurusnya itu akan terasa dalam sebulan. Kendati demikian, pertumbuhan kredit perbankan masih stagnan di angka 7%-an setelah dua bulan.
"Dampak kebijakan injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu tidak seoptimal yang saya duga, saya estimasi sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Bendahara negara itu blak-blakan menyebut bahwa hambatan utama dari kurang optimalnya kebijakan tersebut adalah adanya ketidaksinkronan irama kebijakan antara otoritas fiskal yakni Kemenkeu dan otoritas moneter atau Bank Indonesia.
Purbaya tidak mau menjelaskan secara detail ketidakselarasan kebijakan yang dimaksudnya, hanya saja, dia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai dampak waktu dari eksekusi kebijakan antara kedua institusi.
Kritik dari PengusahaSebelumnya, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai jurus Purbaya itu belum cukup ampuh menekan tingginya biaya dana (cost of fund).
Sepanjang tahun ini, penurunan suku bunga kredit perbankan masih berada di level 8,96% per November 2025. Padahal, suku bunga kebijakan alias BI rate sudah di level 4,75%.
Ajib menjelaskan tingginya suku bunga kredit itu buat ruang gerak pengusaha untuk ekspansi bisnis menjadi terbatas. Dia mengungkapkan berdasarkan survei internal Apindo, sebanyak 43,05% pelaku usaha mengeluhkan tingkat suku bunga kredit perbankan yang masih terlalu tinggi.
"Harapan dunia usaha ke depan tidak terjadi paradoks, likuiditas dana perbankan semestinya bisa berbanding lurus dengan tingkat kucuran kredit dan pertumbuhan ekonomi," ujar Ajib dalam keterangannya, Rabu (24/12/2025).
Ajib menyoroti tiga tantangan struktural yang membuat akses modal seret dan permintaan kredit lesu. Pertama, faktor high cost of capital alias biaya modal tinggi.
Ajib menilai daya saing suku bunga Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan rekan se-kawasan seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja.
"Indonesia hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Sri Lanka. Pemerintah harus fokus mendorong daya saing dengan insentif moneter yang tepat sasaran dan momentum," tegasnya.
Kedua, sisi permintaan yang rapuh akibat pelemahan daya beli. Meskipun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) November 2025 naik ke level 124, angka tersebut masih di bawah performa awal tahun yang menyentuh level 127.
Penurunan daya beli ini, sambungnya, juga tercermin dari data tabungan rumah tangga yang tergerus, kecuali pada kelompok kelas atas.
Ketiga, kualitas dan efisiensi layanan keuangan yang rendah. Mengutip survei Business Ready dari Bank Dunia, perbankan Indonesia hanya mencatatkan skor 60 dari skala 100, menempatkan efisiensi layanan keuangan RI di bawah Singapura, Vietnam, dan Filipina.
Untuk memecah kebuntuan ini, Apindo mendesak pemerintah meracik stimulus holistik yang menyasar dua sisi sekaligus: penawaran (supply) dan permintaan (demand).
Dari sisi demand, struktur pengeluaran masyarakat untuk pos-pos vital seperti transportasi, hunian, kesehatan, dan pendidikan harus diefisienkan agar daya beli terjaga.
Sementara dari sisi supply, biaya tinggi dalam berbisnis (high cost of doing business) wajib dipangkas. Komponen biaya bahan baku, tenaga kerja, energi, logistik, hingga biaya pinjaman perlu ditekan agar produksi lebih kompetitif.
"Pemerintah harus secara komprehensif mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi pendukung agar menjadi daya ungkit kredit yang sehat, affordable [terjangkau] buat dunia usaha," tutup Ajib.
Faktor Special RateSebelumnya, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro mengungkapkan sulitnya suku bunga kredit perbankan turun akibat masih maraknya praktik pemberian suku bunga khusus atau special rate kepada deposan kakap.
Dia mencontohkan, meskipun suku bunga dana pihak ketiga (DPK) secara umum berada di kisaran 2,3% hingga 2,5%, banyak pemilik dana besar menuntut imbal hasil di level 5% hingga 6%, jauh di atas suku bunga penjaminan.
"Nah, kalau itu tinggi seperti itu, berarti kan otomatis cost of loanable fund atau biaya penghimpunan dana kan lebih tinggi banknya itu. Inilah menjadi praktek yang memang ini delicate atau mungkin sifatnya struktural," ungkap Solikin dalam Taklimat Media BI, Senin (22/12/2025).
Selain biaya dana, komponen pembentuk suku bunga kredit lainnya seperti overhead cost, margin keuntungan, dan premi risiko juga menjadi penentu. Solikin menyebut ketidakpastian ekonomi membuat bank cenderung menaikkan premi risiko, terutama bagi debitur yang dinilai high risk atau beresiko tinggi.
Untuk atasi itu, BI akan berkoordinasi dengan pemerintah terutama terkait fenomena pemberian special rate yang distorsi mekanisme pasar. Apalagi, sambungnya, bank-bank BUMN juga banyak memberikan special rate itu.
"Kalau bank-bank [milik pemerintah] itu menurunkan, yang mana sebagian sudah, pasti yang lain ikut. Jadi konteks koordinasinya seperti itu, tanpa memberikan distorsi yang unnecessary [tidak perlu]," jelasnya.
