FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin menyeret sejumlah lama. Salah satunya terkait dalang di balik isu yang sudah berlangsung cukup lama itu.
Terbaru, Partai Demokrat mulai terusik dengan isu tersebut. Betapa tidak, polemik mengenai ijazah Jokowi itu banyak dikaitkan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Banyak narasi yang berkembang di ruang publik menyebut SBY berada di balik isu ijazah palsu tersebut. Sebelumnya, Jokowi juga membuat pernyataan cukup menyita perhatian publik karena menyebut ada orang besar di balik polemik ijazahnya yang berkepanjangan.
Merespons tudingan SBY di balik polemik isu ijazah palsu Jokowi, Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Demokrat, Ahmad Khoirul Umam dengan tegas membantah tuduhan yang mengaitkan SBY sebagai dalang ramainya isu ijazah palsu Jokowi.
Menurutnya, SBY tidak pernah terlibat di balik polemik tersebut. “Pak SBY sama sekali tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu tersebut,” kata Ahmad Khoirul Umam, Jumat (2/1).
Ahmad Khoirul Umam menilai tuduhan SBY sebagai dalang isu ijazah palsu Jokowi sebagai fitnah tidak berdasar. Sebab, SBY selama ini tidak bergitu aktif di media sosial dan memiliki hubungan baik dengan Jokowi.
“Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi berjalan baik. Pak SBY sendiri saat ini tidak aktif dalam politik praktis, beliau fokus pada aktivitas sosial, seni dan olah raga,” lanjutnya.
Selanjutnya, Umam menuturkan fitnah terhadap SBY itu ramai di media sosial dan disebarkan secara masif oleh akun-akun anonim.
Dia merasa fitnah itu memiliki pola berulang, sehingga diduga terkoordinasi dan berpotensi membentuk persepsi publik.
“Disinformasi semacam ini bukan sekadar menyerang reputasi personal, tetapi juga merusak ruang publik dan kualitas demokrasi,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Umam menilai sikap tegas diperlukan agar kebohongan tidak dibiarkan menjadi kebenaran baru terkait isu SBY.
“Diam terhadap fitnah berisiko dianggap sebagai pembenaran. Pembiaran juga menciptakan preseden buruk, di mana politik fitnah bisa dianggap menjadi hal yang dinormalisasi,” tutupnya. (fajar)
