HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Di lorong sempit Kelurahan Bontomakkio, Makassar, dentingan besi dan deru mesin kecil terdengar setiap pagi. Itu adalah Nur Iksan (25), sopir armada sampah roda tiga (Toga) yang mengais rezeki sekaligus berperang melawan timbulan sampah warga yang tak pernah surut.
Sejak 2015, roda tiga itu menjadi tulang punggung hidupnya. Di rumah, empat buah hati menanti, dengan si bungsu, Fadil, yang kerap disibukkan dengan dunia di layar HP-nya, mungkin belum sepenuhnya paham beratnya beban di pundak sang ayah.
Perjuangan Iksan tak mudah. “Kendala terbesar adalah sampah terhambur-hambur, tidak terkumpul rapi (tasimbung). Harus turun, pungut satu-satu, baru masuk ke bak,” keluhnya.
Namun, jerih payahnya diimbangi upah yang ia anggap cukup: Rp 2,4 juta per bulan. Pengeluaran terbesarnya? Bon bensin 5 liter per hari untuk mengitari sudut-sudut Bontomakkio yang padat.
Iksan adalah salah satu ujung tombak dari kebijakan Pemkot Makassar di balik klaim peningkatan layanan, roda tiga itu justru terjebak dalam narasi yang lebih keruh.
Dua Sisi Koin Roda Tiga : Solusi atau Simbol Kegagalan?
Secara data, timbulan sampah di Kecamatan Rappocini, tempat Bontomakkio berada, mencapai sekitar 397 m³ per hari. Roda tiga seperti yang dikendarai Iksan diakui membantu menjangkau lorong-lorong (Setapak) yang tak bisa ditembus truk besar. Frekuensi pengangkutan pun meningkat menjadi 1-2 ritasi per hari per TPS.
Namun, efektivitasnya dipertanyakan. “Penambahan armada hanya memindahkan sampah lebih cepat ke TPS, bukan mengurangi volume sampah dari sumbernya,” kata Achmad Yusran, aktivis lingkung hidup, Jumat (2/1/2026).
Timbulan harian tetap stabil. Bau tak sedap dan risiko kebakaran masih mengintai. Antrean truk ke TPA Antang makin panjang, memperparah polusi.
Yang lebih memprihatinkan, roda tiga yang seharusnya menjadi simbol solusi, justru memicu “teori konspirasi” di tingkat akar rumput. Beredar spekulasi bahwa penambahan armada oleh pemkot Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup, hanya untuk “foto-foto” proyek dinas dan citra politik, sambil menjaga volume sampah tetap tinggi untuk kepentingan bisnis pengelolaan sampah swasta. Warga bahkan curiga, sampah organik sengaja “disembunyikan” untuk dijual ke pihak tertentu.
Konflik Sosial di Balik Tumpukan Sampah
Di lapangan, warga kerap melampiaskan frustrasi pada sampah pasar yang menumpuk. Lurah dan Camat pun kerap turun tangan membersihkan secara manual.
Inisiatif warga seperti bank sampah di Kecamatan Rappocini (yang memiliki 38 unit) dianggap justru tidak didukung maksimal.
Ada anggapan, jika bank sampah berjalan optimal dan timbulan sampah berkurang, maka proyek-proyek besar seperti pengadaan armada baru atau pembangunan TPA bisa kehilangan alasannya.
“Inilah yang memicu ketidakpercayaan publik. Roda tiga hadir, tapi masalahnya makin berlapis,” ujar Hendra, pengamat kebijakan publik.
Proyeksi: Bisakah Roda Tiga Menang?
Analisis kebutuhan ideal sebenarnya menyebutkan, Kecamatan Rappocini butuh 6-8 unit dump truck dan 4 arm roll untuk menangani prediksi 55 ton sampah per hari di 2025.
Roda tiga hanyalah alat bantu. Efisiensi bisa meningkat jika ritasi 2x/hari bisa mengurangi backlog 20-30%. Namun, tanpa edukasi zero waste yang masif dan transparansi pengelolaan anggaran, roda tiga hanyalah alat tempur di medan perang yang salah.
Bagi Nur Iksan, teori-teori itu mungkin terlalu rumit. Pikirannya sederhana: nyetir, kumpulkan sampah, dapat upah, anak-anak bisa sekolah. Sementara bagi warga, roda tiga adalah harapan sekaligus pengingat akan sistem yang terlihat sibuk berputar, namun seperti belum juga sampai ke tujuan, yaitu Makassar yang bersih dan bebas dari kepentingan yang mengotori lingkungan.
Kesimpulan dari catatan Forum Komunitas Hijau menyangkut armada roda tiga, adalah simbol paradoks pengelolaan sampah perkotaan.
Di level teknis, ia solusi praktis. Di level politis, ia bisa menjadi alat legitimasi. Dan di level manusia, ia adalah nafkah bagi orang-orang seperti Nur Iksan. Keberhasilan program ini tak lagi bisa diukur dari jumlah armada, tetapi dari penurunan timbulan sampah yang terukur, berkurangnya keluhan warga, dan pulihnya kepercayaan publik bahwa sampah dikelola untuk lingkungan, bukan untuk bisnis atau citra. (*)
