Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, KPK: Harus Tutup Celah Korupsi

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara perihal wacana kepala daerah dipilih DPRD yang digulirkan sejumlah pihak.

KPK menilai hal ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, KPK mendorong agar kebijakan yang nantinya diambil harus menekan biaya politik.

"Persoalan utama yang perlu dijawab bukan semata-mata metode pemilihannya, melainkan bagaimana sistem tersebut mampu menekan biaya politik dan menutup celah korupsi," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat (2/1/2026).

"Dalam konteks wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, KPK menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, transparansi, dan pengawasan yang ketat," imbuhnya.