Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memimpin rapat perdana bersama jajaran Kementerian Perindustrian pada awal tahun 2026. Rapat tersebut difokuskan pada pembahasan program restarting bagi industri kecil yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh pada akhir 2025.
Rapat ini menjadi langkah awal pemerintah untuk memastikan pemulihan sektor industri berjalan cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan pascabencana.
Menperin menyampaikan bahwa bencana alam yang terjadi di Sumatera dan Aceh tidak hanya berdampak pada masyarakat dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas industri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM).
Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), jumlah industri di Sumatera Utara tercatat sebanyak 3.520 industri kecil, 115 industri menengah, dan 490 industri besar. Di Sumatera Barat terdapat 3.464 industri kecil, 17 industri menengah, dan 78 industri besar. Sementara di Aceh tercatat 1.954 industri kecil, 7 industri menengah, dan 46 industri besar.
“Laporan yang kami himpun hingga 30 Desember 2025 menunjukkan dampak paling besar terjadi di Aceh dengan 1.647 industri terdampak. Selanjutnya Sumatera Barat sebanyak 367 industri dan Sumatera Utara sebanyak 52 industri,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Januari 2026.
Selain IKM, dampak bencana juga dirasakan pada sektor industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika (ILMATE), serta industri kimia, farmasi, dan tekstil.
Menperin menjelaskan, gangguan terhadap sektor industri tidak hanya disebabkan oleh kerusakan fasilitas produksi, tetapi lebih banyak dipicu oleh terganggunya rantai pasok dan sistem logistik. Terputusnya akses jalan dan jembatan, distribusi BBM yang tersendat, serta pasokan listrik dan air yang tidak stabil membuat banyak industri terpaksa menghentikan produksi atau beroperasi jauh di bawah kapasitas normal.
“Industri manufaktur yang menerapkan sistem just in time sangat bergantung pada kelancaran pasokan. Gangguan bahan baku selama beberapa hari saja dapat menghentikan lini produksi dan menyebabkan kehilangan output yang signifikan,” jelasnya.
Dengan pendekatan kebijakan berbasis pangsa nilai tambah, dampak banjir di Sumatera dan Aceh diperkirakan menahan nilai tambah manufaktur nasional di kisaran Rp11–15 triliun. Nilai tersebut merupakan kehilangan atau penundaan sementara, bukan kerusakan permanen terhadap kapasitas industri nasional.
Dalam jangka pendek, dampak paling terasa dialami subsektor yang bergantung pada distribusi regional, seperti agroindustri, makanan dan minuman, kimia dasar, serta industri berbasis komoditas.
Menperin menegaskan, besarnya dampak tersebut tidak sepenuhnya sebanding dengan ukuran basis industri di wilayah terdampak. Sumatera memiliki peran strategis sebagai simpul logistik dan pemasok bahan baku bagi kawasan industri di wilayah lain, termasuk Pulau Jawa. Gangguan di satu wilayah dapat memicu efek berantai terhadap kinerja manufaktur nasional.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ketahanan industri nasional sangat bergantung pada ketahanan infrastruktur, sistem logistik, dan jaringan distribusi antarwilayah. Bencana harus dipandang sebagai supply-side shock yang dampaknya cepat menyebar,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Kemenperin juga membahas rencana pemulihan industri kecil pascabencana yang akan dilakukan secara bertahap dan terukur. Pada tahun 2025, fokus diarahkan pada koordinasi, pendataan industri terdampak, serta pemetaan kebutuhan pemulihan, dengan capaian awal sekitar 20 persen.
Memasuki 2026, program pemulihan dilanjutkan melalui pendalaman pemetaan kebutuhan, penetapan penerima bantuan, pemberian mesin dan peralatan, serta pemulihan proses produksi industri kecil.
Bantuan teknis akan dilakukan melalui penguatan kewirausahaan di daerah terdampak, pendampingan teknis lintas kementerian dan lembaga, serta sinergi dengan program nasional seperti Inpres Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE), Rencana Aksi Nasional Pascabencana, dan Klinik UMKM Bangkit.
Intervensi pemulihan meliputi bantuan mesin dan peralatan sederhana, penyediaan starter kit usaha termasuk bahan baku, pengembangan produk kebutuhan dasar dan fast moving, pendampingan teknis, hingga fasilitasi kemitraan untuk memperluas akses pasar.
“Melalui program restarting ini, kami berharap industri kecil tidak hanya pulih seperti sebelum bencana, tetapi juga menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko ke depan,” pungkas Menperin.
Baca juga: BNPB: Korban Jiwa Bencana di Tiga Provinsi Tidak Bertambah, Jumlah Pengungsi Menurun
Editor: Redaktur TVRINews
