KOMPAS.TV - Sejumlah partai politik secara terbuka mendukung usulan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB menyebut besarnya ongkos politik menjadi alasan sistem pilkada langsung harus diubah.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Prasetyo Hadi, kembali mengembuskan sinyal partainya ingin mengubah sistem pilkada langsung menjadi pemilihan yang dipilih lewat keterwakilan parpol di DPRD.
Alasan ongkos politik yang mahal, baik dari sisi calon maupun pemerintah sebagai penyelenggara pilkada, menjadi faktor utama partai milik Prabowo ini minta pilkada tak lagi langsung.
Namun menurut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengebiri hak politik rakyat. Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, juga mempertanyakan wacana itu, digulirkan saat penanganan pascabencana tiga provinsi di Pulau Sumatra masih bergulir.
Agenda pilkada berikutnya masih jauh. Lalu tepatkah menghilangkan politik uang dan mengurangi beban ongkos pemilu yang besar satu-satunya dengan mengubah pilkada langsung menjadi pilkada lewat DPRD?
#pilkada #dprd #politikuang
Baca Juga: [FULL] Ibu dan 2 Anak Ditemukan Tewas, Polisi Amankan Bungkusan Coklat dan Tas saat Olah TKP
Penulis : Yulian-Indah
Sumber : Kompas TV
- dprd
- pilkada
- politik uang


:quality(80):format(jpeg)/posts/2026-01/01/featured-16ea66c8a9e62c0fb6d97f1c0021381e_1767232283-b.jpg)

