Kuota Impor BBM SPBU Swasta di 2026 Diproyeksikan Naik

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang untuk menaikkan kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) SPBU swasta pada 2026 ini. Hal tersebut menyusul adanya perkiraan kenaikan permintaan BBM pada 2026 ini, termasuk karena dipicu kenaikan permintaan pada 2025 dibandingkan 2024 lalu.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, keputusan kuota impor BBM SPBU swasta akan ditetapkan setelah pihaknya mendapatkan laporan data realisasi permintaan BBM sepanjang 2025 dan proyeksi besaran kenaikan permintaan di 2026.

"Untuk tahun 2026 itu menyesuaikan dengan penjualan, ya kemudian itu juga ada asumsi kenaikan," kata Yuliot ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (2/1/2026).

Menurut dia, saat ini SPBU swasta telah mengajukan kuota impor BBM dan dalam tahap penyelesaian. Meski demikian, ia belum dapat membeberkan secara rinci besaran kuota yang akan diberikan pemerintah.

"Kita akan lihat terlebih dulu. Ini kan berapa realisasi penjualan tahun 2025 kan kita belum dapat. Ini lagi dikonsolidasikan sama Dirjen Migas," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pemerintah belum dapat menyampaikan secara rinci besaran kuota impor BBM non-subsidi bagi SPBU swasta tahun depan. Namun, yang pasti perhitungannya sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Pak Presiden sendiri malah yang mengumumkan di sidang kabinet tersebut-bahwa kita harus mengelola sumber daya alam itu berdasarkan Pasal 33. Nah, jadi kita akan memberikan kuota itu juga sesuai dengan Pasal 33 kurang lebih. Seperti itu gambaran-gambarannya," kata Laode dikutip Rabu (24/12/2025).

Ia menyampaikan saat ini pemerintah masih menghitung besaran kuota yang akan diberikan dengan mempertimbangkan sejumlah parameter, terutama fenomena konsumsi atau permintaan BBM.

Menurutnya, tingkat permintaan BBM saat ini tergolong tinggi dan tren tersebut telah terlihat sejak 2025, termasuk pada penyaluran di seluruh SPBU swasta.

"Sampai hari ini juga demand-nya tinggi. Jadi kebijakan yang akan diambil tentu akan dipengaruhi juga oleh pola konsumsi atau demand dari BBM tersebut. Tapi persennya saya belum bisa sampaikan ya. Nanti kita sampaikan," kata dia.

Seperti diketahui, pada 2025 lalu pemerintah sudah menaikkan kuota impor BBM untuk SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan kuota impor pada 2024 lalu. Meski sudah dinaikkan, namun nyatanya kuota impor tersebut habis lebih cepat. Beberapa SPBU swasta, seperti Shell, BP-AKR, hingga SPBU Vivo mengalami kekosongan stok sejak Agustus 2025 karena jatah impor yang seharusnya berlaku sampai akhir tahun tapi sudah ludes terpakai. Akibatnya, SPBU swasta tersebut harus membeli bahan bakar murni melalui PT Pertamina (Persero).