Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilakukan sepanjang tahun 2026 guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Rizal mengatakan penyaluran beras SPHP pada tahun sebelumnya dilakukan tidak penuh karena berlangsung terputus sehingga hanya berjalan sekitar delapan bulan mengikuti kebijakan penugasan pemerintah saat itu.
"Kalau kemarin kan terputus-putus. Jadi cuma ada delapan bulan kemarin kan. Nah ini harapannya untuk SPHP tahun 2026 itu sepanjang tahun," kata Rizal dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026, di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, pelaksanaan program beras SPHP pada tahun 2025 dilakukan secara selektif menyesuaikan masa panen raya. Awalnya program beras SPHP ini semula dirancang berlangsung penuh sepanjang tahun 2025, namun penyalurannya disesuaikan dengan kondisi produksi nasional.
Pada Januari-Februari 2025, pemerintah menyalurkan SPHP karena produksi beras menurun, dengan realisasi distribusi mencapai 181 ribu ton kala itu, sebelum dihentikan sementara saat memasuki panen raya di berbagai daerah.
Baca juga: Dirut Bulog: Target penyaluran beras SPHP pada 2026 capai 1,5 juta ton
Penghentian distribusi SPHP saat itu dilakukan agar harga gabah petani tetap sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu minimal Rp6.500 per kilogram, kecuali untuk daerah tertentu seperti Papua yang tetap disubsidi.
Alhasil, setelah panen raya selesai, pemerintah kembali membuka penyaluran SPHP sejak Juli dan ditargetkan hingga 1,3 juta ton pada Desember 2025. Penyaluran beras SPHP saat itu bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram yang menyasar 18,3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Bulog mencatat realisasi beras program SPHP sepanjang tahun 2025 mencapai 802.939 ton dari target tahunan 1,5 juta ton.
Namun, pada tahun 2026, kata Rizal, Bulog merencanakan penyaluran SPHP berjalan konsisten sepanjang tahun agar intervensi harga lebih efektif dalam meredam gejolak harga di pasaran dengan begitu dapat menjaga daya beli masyarakat secara luas.
Meski begitu, penyesuaian volume tetap diterapkan oleh Bulog di saat puncak panen terutama pada Maret dan April agar penyaluran tidak menekan harga gabah petani di sentra produksi.
Selain Maret dan April pengurangan volume juga dilakukan pada Agustus khusus di wilayah sentra pangan untuk mencegah penumpukan pasokan berlebih di pasar selama panen raya berlangsung.
"Di saat puncak musim panen bulan Maret dan April termasuk Agustus, itu penyaluran SPHP di daerah-daerah sentra produksi, SPHP-nya dikurangin. Dikecilkan volumenya. Tapi tetap dilakukan supaya apa? Tidak tumpah banyak di pasaran," beber Rizal.
Baca juga: Zulhas: Cadangan beras 4 juta ton pada 2026 perkuat SPHP dan bantuan pangan
Sementara itu bagi daerah di luar sentra produksi pangan, penyaluran SPHP tetap berjalan normal sepanjang tahun guna memastikan ketersediaan beras terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Yang di daerah-daerah yang tidak sentra produksi pangan, SPHP-nya tetap jalan seperti biasa. Tapi khusus yang daerah-daerah sentra produksi pangan seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, NTB itu SPHP-nya dikecilkan volumenya. Tapi yang lain tetap berjalan seperti biasa," imbuh Rizal.
Adapun target penyaluran beras SPHP di tahun 2026 sebanyak 1,5 juta ton guna menjaga stabilitas harga serta keterjangkauan bagi masyarakat luas. Target itu tidak berubah dari tahun 2025 yang juga 1,5 juta ton.
Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).
Baca juga: Dirut Bulog: Harga beras di Jakarta-Surabaya hingga Lampung stabil
Baca juga: Bulog Batam pastikan stok beras SPHP terjaga hingga 4 bulan ke depan
Rizal mengatakan penyaluran beras SPHP pada tahun sebelumnya dilakukan tidak penuh karena berlangsung terputus sehingga hanya berjalan sekitar delapan bulan mengikuti kebijakan penugasan pemerintah saat itu.
"Kalau kemarin kan terputus-putus. Jadi cuma ada delapan bulan kemarin kan. Nah ini harapannya untuk SPHP tahun 2026 itu sepanjang tahun," kata Rizal dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026, di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, pelaksanaan program beras SPHP pada tahun 2025 dilakukan secara selektif menyesuaikan masa panen raya. Awalnya program beras SPHP ini semula dirancang berlangsung penuh sepanjang tahun 2025, namun penyalurannya disesuaikan dengan kondisi produksi nasional.
Pada Januari-Februari 2025, pemerintah menyalurkan SPHP karena produksi beras menurun, dengan realisasi distribusi mencapai 181 ribu ton kala itu, sebelum dihentikan sementara saat memasuki panen raya di berbagai daerah.
Baca juga: Dirut Bulog: Target penyaluran beras SPHP pada 2026 capai 1,5 juta ton
Penghentian distribusi SPHP saat itu dilakukan agar harga gabah petani tetap sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu minimal Rp6.500 per kilogram, kecuali untuk daerah tertentu seperti Papua yang tetap disubsidi.
Alhasil, setelah panen raya selesai, pemerintah kembali membuka penyaluran SPHP sejak Juli dan ditargetkan hingga 1,3 juta ton pada Desember 2025. Penyaluran beras SPHP saat itu bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram yang menyasar 18,3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Bulog mencatat realisasi beras program SPHP sepanjang tahun 2025 mencapai 802.939 ton dari target tahunan 1,5 juta ton.
Namun, pada tahun 2026, kata Rizal, Bulog merencanakan penyaluran SPHP berjalan konsisten sepanjang tahun agar intervensi harga lebih efektif dalam meredam gejolak harga di pasaran dengan begitu dapat menjaga daya beli masyarakat secara luas.
Meski begitu, penyesuaian volume tetap diterapkan oleh Bulog di saat puncak panen terutama pada Maret dan April agar penyaluran tidak menekan harga gabah petani di sentra produksi.
Selain Maret dan April pengurangan volume juga dilakukan pada Agustus khusus di wilayah sentra pangan untuk mencegah penumpukan pasokan berlebih di pasar selama panen raya berlangsung.
"Di saat puncak musim panen bulan Maret dan April termasuk Agustus, itu penyaluran SPHP di daerah-daerah sentra produksi, SPHP-nya dikurangin. Dikecilkan volumenya. Tapi tetap dilakukan supaya apa? Tidak tumpah banyak di pasaran," beber Rizal.
Baca juga: Zulhas: Cadangan beras 4 juta ton pada 2026 perkuat SPHP dan bantuan pangan
Sementara itu bagi daerah di luar sentra produksi pangan, penyaluran SPHP tetap berjalan normal sepanjang tahun guna memastikan ketersediaan beras terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Yang di daerah-daerah yang tidak sentra produksi pangan, SPHP-nya tetap jalan seperti biasa. Tapi khusus yang daerah-daerah sentra produksi pangan seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, NTB itu SPHP-nya dikecilkan volumenya. Tapi yang lain tetap berjalan seperti biasa," imbuh Rizal.
Adapun target penyaluran beras SPHP di tahun 2026 sebanyak 1,5 juta ton guna menjaga stabilitas harga serta keterjangkauan bagi masyarakat luas. Target itu tidak berubah dari tahun 2025 yang juga 1,5 juta ton.
Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).
Baca juga: Dirut Bulog: Harga beras di Jakarta-Surabaya hingga Lampung stabil
Baca juga: Bulog Batam pastikan stok beras SPHP terjaga hingga 4 bulan ke depan
