jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti menyatakan sekitar 85 persen sekolah di tiga provinsi di Sumatra yang terdampak bencana alam siap melaksanakan kegiatan pembelajaran pada awal Januari 2026.
Dia mengungkapkan kesiapan sekolah di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah mencapai 100 persen. Sementara di Provinsi Aceh, proses pemulihan masih terus dilakukan, terutama pembersihan sekolah-sekolah yang terdampak lumpur cukup tebal.
BACA JUGA: Oh Ternyata, Ini Alasan Prabowo Tidak Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional
"Di Aceh memang masih perlu dilakukan pembersihan lanjutan. Ada juga sekolah yang sudah tidak mungkin lagi dipergunakan, sehingga akan kami bangun kembali. Sebagiannya di lokasi yang sama dan sebagian harus direlokasi karena faktor keamanan," ujar Mu'ti dikutip Sabtu (3/1).
Selama proses pemulihan berlangsung, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan sejumlah alternatif agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan.
BACA JUGA: 3.000 ASN Jadi Sukarelawan Bencana Banjir di Aceh
Siswa yang belum dapat menggunakan gedung sekolah akan diarahkan belajar di fasilitas publik, seperti Puskesmas dan tempat ibadah.
Selain itu, pemerintah juga membangun 54 tenda darurat yang bersifat sementara sebagai ruang belajar.
Abdul Mu'ti mengungkapkan berdasarkan data sementara terdapat sekitar 4.000 lebih satuan pendidikan yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Jumlah tersebut masih terus diperbarui karena beberapa wilayah belum sepenuhnya dapat dijangkau akibat kerusakan yang cukup parah.
"Kami terus memutakhirkan data. Insya Allah sebagian besar sekolah bisa mulai pembelajaran pada 5 Januari, sementara sebagian lainnya akan memulai pada 12 Januari 2026, tergantung kebijakan pemerintah daerah masing-masing," ujarnya.
Terkait proses pembelajaran di daerah terdampak, Kemendikdasmen juga menyiapkan skenario kurikulum darurat yang bersifat fleksibel dan adaptif.
Kurikulum tersebut disusun dengan beberapa opsi durasi, mulai dari tiga bulan, satu tahun, hingga tiga tahun, sesuai dengan kondisi daerah.
"Yang terpenting anak-anak tetap bisa belajar. Mereka tidak harus menggunakan seragam atau sepatu lengkap, karena sebagian masih dalam proses pemulihan. Prinsipnya adalah memastikan hak belajar anak tetap terpenuhi," kata dia.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
