Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan pemulihan layanan pemerintahan daerah pascabencana di wilayah Sumatra, dengan dua indikator utama: kantor pemerintahan kembali berjalan normal dan aktivitas ekonomi masyarakat kembali bergerak.
Ribuan Praja IPDN Diterjunkan ke Daerah TerdampakSebagai langkah konkret, Kemendagri mengerahkan sebanyak 1.138 Praja IPDN untuk membantu pemulihan di daerah terdampak.
Rinciannya, 413 personel diberangkatkan ke Medan (tahap 1), 414 personel ke Aceh (tahap 2), 179 personel (tahap 3), dan 132 personel lainnya telah lebih dulu berada di lokasi sebagai tim advance.
Para praja ini ditugaskan selama sebulan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan berbasis kerja nyata.
Mereka akan membantu membersihkan lokasi terdampak dan mendukung pengaktifan kembali pemerintahan desa, termasuk layanan administrasi kependudukan (Dukcapil).
Lebih dari 1.500 Kantor Desa Terdampak, Ratusan Belum PulihBencana besar yang melanda 52 daerah di 3 provinsi berdampak signifikan terhadap infrastruktur layanan publik:
Aceh: 1.455 kantor desa terdampak, 13 desa hilang
Sumatera Utara: 93 kantor desa terdampak, 8 desa hilang
Sumatera Barat: 32 kantor desa terdampak, 1 desa hilang
Wilayah paling terdampak adalah Aceh Utara dan Aceh Tamiang, dengan ratusan desa belum dapat menjalankan layanan publik secara optimal.
Mendagri menyatakan bahwa pemulihan ini merupakan bagian dari kerja lintas sektor yang terkoordinasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah juga sedang menyiapkan program bantuan renovasi bagi korban bencana di wilayah terdampak.
Langkah ini diambil untuk memastikan fungsi pemerintahan desa dan layanan dasar publik segera kembali normal, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.
