Arsip Foto "Kompas": Satu Tahun Perjalanan Program Makan Bergizi Gratis

Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pada Januari 2025 sesuai janji kampanye Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Di atas kertas, program MBG terlihat ideal. Program ini diharapkan menjadi solusi persoalan gizi anak sekolah, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. MBG juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, harapan ini tidak dapat muncul dalam semalam. Sebab, anggaran untuk mewujudkan program MBG terbatas untuk menjangkau 19,47 juta warga yang ditarget. Hampir satu bulan pertama pelaksanaan, belum terlihat rencana detail terkait program ini. Situasi itu terlihat sejak sebelum program dilaksanakan per 6 Januari 2025. Beberapa kali pemerintah mengumumkan perubahan konsep, jumlah sasaran, dan anggaran per porsi.

Program ini awalnya bernama program makan siang gratis. Publik mengenal istilah ini di masa kampanye pemilu presiden yang dilontarkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada 2024. Program makan siang gratis kemudian berubah nama menjadi Makan Bergizi Gratis sejak Mei 2024.

Pada masa prapeluncuran program, alokasi dana per porsi MBG berubah. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mematok anggaran Rp 15.000 per porsi. Namun, pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menurunkan anggaran menjadi Rp 10.000 per porsi dengan alasan keterbatasan anggaran.

Pendanaan program MBG telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Alokasi untuk program unggulan ini disepakati sebesar Rp 71 triliun pada tahun anggaran 2025. Pada penerapannya, penyerapan anggaran program MBG di tahun 2025 masih minim. Dari pagu Rp 71 triliun, realisasi per awal September baru mencapai 18 persen. Namun, pada 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 335 triliun atau lebih dari empat kali lipatnya.

Program ini resmi dimulai pada 6 Januari 2025, di 26 provinsi, dengan penyerahan makan bergizi kepada peserta di lokasi-lokasi tertentu. Meski belum semua sasaran penerima mendapatkan bagian, pemenuhan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto ini tetap disambut antusias oleh masyarakat dengan beberapa catatan.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dimulai pada periode Januari hingga April 2025. Tahap selanjutnya periode April hingga Agustus dan tahap ketiga Agustus hingga Desember. Pada akhir Desember, pemerintah melakukan evaluasi berkala dengan menyesuaikan mekanisme pelaksanaan.

Jumlah sasaran penerima pun berubah setelah dua minggu pelaksanaan program MBG. Sebelumnya, pada 2025, BGN menargetkan total ada 19,47 juta orang penerima MBG yang terdiri dari anak sekolah, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, dalam rapat terbatas dengan Kepala BGN serta sejumlah menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jumat, 17 Januari 2025, Presiden Prabowo menginginkan penerima program MBG pada akhir 2025 menjadi 82,9 juta pelajar.

Perubahan sasaran penerima tersebut berkonsekuensi pada keterlibatan daerah dalam pendanaan program MBG. Untuk 2025, terdapat 415 kabupaten dan 93 kota yang siap menyisihkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan total nilai mencapai Rp 2,3 triliun. Dana tersebut akan disalurkan melalui pembangunan Satuan Pelayanan

Pemenuhan Gizi (SPPG) atau diberikan secara langsung ke sekolah-sekolah (Kompas.id, 17/1/2025).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebutkan, program MBG ini tidak menggunakan prioritas. ”Dalam waktu paling lambat lima tahun, semuanya akan mendapat. Ini, kan, bukan dipilih, tetapi program universal,” kata Hasan, akhir Desember 2024.

Pada 2025, menurut Hasan, program MBG akan dilaksanakan terlebih dulu di daerah yang sudah memiliki fasilitas dapur SPPG dengan standar yang telah ditentukan.

Pada awal 2025, pemerintah sudah mengoperasikan 190 dapur SPPG untuk mendukung program MBG ini. Meski tersebar di semua provinsi, jumlah persebarannya tidak diprioritaskan di provinsi-provinsi dengan proporsi terbesar warga miskin.

Hingga awal Juli 2025, program ini menjangkau 6,7 juta penerima manfaat, menyerap 72.000 pekerja, dan menggerakkan 4.971 unit ekonomi di desa. Tercatat 1.855 SPPG yang aktif membagikan makanan bergizi siap santap sebagaimana dilaporkan Kompas, Senin (7/7/2025).

Tak hanya anak sekolah, MBG juga melayani ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Pemerintah melanjutkan program ini dengan target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025. Pencapaian dan rencana kelanjutan itu patut diapresiasi sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak.

Distribusi makanan masih bersifat umum sehingga menyasar semua pelajar, termasuk anak-anak dari keluarga mampu. Pendekatan semacam ini rentan memboroskan anggaran. Terkait pembayaran, muncul kasus penyedia makanan yang tak menerima pelunasan tagihan sesuai kesepakatan, seperti terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan. Pendekatan sentralistik untuk pengelolaan dan pengadaan makanan dinilai kurang memihak usaha lokal.

Sejumlah kasus keracunan makanan turut mewarnai perjalanan program tersebut. Sejak Januari 2025, tercatat beberapa kasus keracunan terjadi. Puluhan hingga ratusan anak harus dirawat di rumah sakit pada setiap kasus keracunan. Kasus awal terjadi sejak Januari 2025.

Pertama, 29 siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 003 Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengalami sakit perut dan diare setelah menyantap ayam kecap, Senin (13/1/2025). Pada hari yang sama dan masih di kecamatan yang sama, 30 siswa SMAN Nunukan Selatan mengalami mual dan diare setelah mengonsumsi menu yang sama dengan siswa SDN 003.

Kedua, 40 siswa di SDN Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, keracunan seusai menyantap menu MBG, Kamis (16/1/2025). Mereka mengeluhkan mual dan muntah setelah memakan ayam tepung, bagian dari menu MBG yang disajikan.

Kasus keracunan ketiga menimpa delapan siswa SD di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Selasa, 18 Februari 2025. Dalam kasus ini, korban mengeluhkan sakit perut dan muntah-muntah seusai menyantap menu MBG yang diduga basi dan berulat.

Pada kasus berikutnya, sedikitnya 60 pelajar sejumlah sekolah di Kabupaten Batang, Jateng, keracunan seusai menyantap paket MBG pada Senin, 14 April 2025. Para siswa itu mengeluhkan pusing, mual, muntah, dan diare. Mereka merupakan pelajar dari delapan sekolah, dari jenjang TK hingga SMP di Batang.

Kasus keracunan berlanjut yang menimpa 78 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat. Mereka mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi paket MBG pada Senin, 21 April 2025. Jumlah korban masih bertambah. Mulanya, hanya 52 siswa yang mengeluhkan muntah, pusing, dan diare. Namun, hingga Selasa siang, 22 April 2025, jumlahnya bertambah menjadi 78 siswa. Para siswa itu dirawat di dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur dan Rumah Sakit Bhayangkara.

Dari beberapa peristiwa itu, total korban keracunan seusai menyantap paket MBG sekitar 186 siswa.

Kemudian, kasus berlanjut di Bogor pada Mei dengan 223 korban anak keracunan, selanjutnya di Kupang, Sragen, Sleman, Sumbawa, Wonogiri, Lebong, Kepulauan Banggai, Garut, dan Bandung. Korban terbanyak tercatat di Lebong, Bengkulu, yang memakan 467 korban.

Rangkaian kasus-kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran para orangtua murid. Mereka menggelar aksi yang menutut penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis, respons atas maraknya kasus keracunan akibat program tersebut di sejumlah daerah. Perwakilan suara para ibu tersebut menilai, program MBG telah gagal memenuhi prinsip inklusivitas dan hak anak atas kesehatan.

Badan Gizi Nasional dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR pada Rabu, 12 November 2025, melaporkan bahwa 11.640 orang keracunan seusai mengonsumsi MBG. Jumlah ini lebih sedikit daripada data Kementerian Kesehatan yang mencatat 13.371 orang keracunan setelah menyantap MBG.

Dari sejumlah kasus keracunan makanan paket MBG, sejumlah hal diduga menjadi pemicu. Namun, umumnya karena kualitas makanan yang tidak terjaga dengan baik. Dalam kasus keracunan makanan di Batang, Jawa Tengah, misalnya, keracuan diduga karena siswa mengonsumsi paket MBG yang sudah basi.

Dalam kasus lainnya, seperti di Sukoharjo, Jawa Tengah, para siswa keracunan setelah mengonsumsi ayam tepung yang tidak sepenuhnya matang. Kualitas makanan yang tidak terjamin dengan baik juga diduga memicu keracunan di Kabupaten Empat Lawang, Sumsel. Makanan yang kurang matang dan basi diduga membuat anak-anak sakit perut dan muntah-muntah.

Berbagai spekulasi mencuat terkait insiden kasus keracunan tersebut. Salah satu yang paling banyak dipertanyakan yaitu mengenai bagaimana prosedur operasi standar (standar operating procedure/SOP) program MBG dijalankan.

Menyikapi berbagai kritik atas persoalan tersebut, selama 10 bulan pertama program Makan Bergizi Gratis mulai digulirkan, Badan Gizi Nasional menapaki jalan panjang seolah nyaris seorang diri. Langkah BGN itu tak lagi sepi ketika Presiden Prabowo resmi membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025. Tim ini hadir untuk memastikan setiap tahap pelaksanaan berjalan terpadu, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Pembentukan tim koordinasi MBG menjadi langkah penting untuk memperjelas batas dan peran antar-instansi. Selama ini, BGN berfokus pada pelaksanaan teknis di lapangan, mulai dari membangun satuan pelayanan, menyiapkan menu, serta memastikan kebutuhan gizi di sekolah-sekolah terpenuhi.

Di balik makanan yang tersaji sejak 6 Januari 2015, ada rantai kerja panjang yang menyangkut banyak lembaga lain, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga pengawasan mutu dan distribusi. Karena itu, pemerintah membutuhkan wadah koordinasi lintas kementerian agar semua unsur bergerak serempak.

Dalam keppres yang ditandatangani pada 24 Oktober 2025 itu disebutkan, tim berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tujuannya untuk memperkuat upaya peningkatan gizi, ketahanan pangan, serta kualitas pendidikan sekaligus mendorong ekonomi lokal.

Selama ini, urusan gizi kerap terpecah di banyak meja, antara pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui tim koordinasi ini, pemerintah ingin mengorkestrasi ulang kepingan kebijakan itu menjadi satu arah gerak yang serempak.

Dalam struktur barunya, tim diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan dengan dua wakil ketua, yakni Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Anggotanya lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Kesehatan, hingga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ada pula peran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kantor Staf Presiden, serta Badan Komunikasi Pemerintah.

Dalam pasal-pasal keppres itu disebutkan, tim koordinasi bertugas menyusun kebijakan, melakukan sinkronisasi dan evaluasi, serta memantau pelaksanaan program di lapangan. Mereka juga wajib memfasilitasi penyelesaian kendala, mengurai tumpang tindih, dan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden agar segera ditindaklanjuti.

Dengan susunan sekuat itu, MBG kini memiliki rumah koordinasi yang lengkap, mulai dari perumusan kebijakan hingga pengawasan pelaksanaan. Program yang semula dijalankan dengan tenaga parsial kini mulai berpijak pada sistem yang lebih menyatu. Setelah 10 bulan berjuang sendirian, BGN akhirnya tak lagi sendirian.

Secara keseluruhan program MBG diklaim telah menjangkau lebih dari 42 juta penerima manfaat di Tanah Air. Mereka menerima paket MBG dari 14.853 SPPG per November 2025.

BGN dalam siaran persnya pada Jumat (14/11/2025) menyampaikan bahwa Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG membentuk lima kelompok kerja (pokja) untuk percepatan pelaksanaan program MBG tersebut. Satu di antaranya adalah Pokja Keamanan Pangan dan Pemenuhan Gizi yang diketuai anggota dari Kementerian Kesehatan.

Pokja ini bertugas membahas dan mencari solusi agar insiden keamanan pangan tidak berlanjut. Tugas ini dinilai sangat penting mengingat jumlah SPPG yang terus bertambah, termasuk di wilayah terpencil. Penambahannya dinilai perlu sejalan dengan peningkatan keamanan pangan.

BGN meminta Kementerian Kesehatan mengimbau dinas kesehatan mempercepat proses uji dan pemberian SLHS kepada SPPG. Sebab, BGN memberikan waktu maksimal satu bulan untuk mendaftarkan diri ke dinas kesehatan setempat.

Peneliti di bidang kesehatan masyarakat dari Monash University, Grace Wangge, menyampaikan, sejak Januari sampai September 2025, berbagai evaluasi isu terkait program MBG telah berkembang. Selain isu mulai dari kasus keracunan yang sudah mulai terjadi pada Januari 2025, kemudian kecurigaan korupsi pada Juni 2025, penggunaan nampan saji makanan mengandung minyak babi pada Agustus 2025, hingga temuan surat perjanjian orangtua yang tidak boleh menuntut program MBG pada September ini.

Ia menyampaikan, kepercayaan masyarakat terhadap program MBG sebenarnya cukup tinggi pada awal program ini diluncurkan. Namun, banyaknya persoalan yang terjadi justru mengikis kepercayaan tersebut.

Agar MBG mencapai hasil yang makin optimal, diperlukan evaluasi dan perbaikan mencakup kualitas makanan, sebaran, keterlibatan usaha lokal, dan anggaran. Semua kekurangan ini perlu diperbaiki dengan memperkuat kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, Badan Gizi Nasional, penyedia makanan, sekolah, sampai masyarakat. Hal ini agar tujuan mulia membangun program penurunan tengkes nasional dan pembangunan generasi sehat masa depan menyambut bonus demografi 2045 tak sekadar slogan belaka.