Cadangan beras pemerintah (CBP) diperkirakan mencapai sekitar 3,3 juta ton pada awal 2026, seiring penguatan infrastruktur irigasi dan perbaikan tata kelola produksi pertanian nasional. Proyeksi tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan resmi pada dikutip Sabtu (3/1/2026), di tengah upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan stabilitas pasokan beras dalam negeri.
Amran menjelaskan, peningkatan cadangan beras tidak terlepas dari strategi jangka menengah yang menitikberatkan pada pengelolaan air irigasi secara terencana dan berkelanjutan, selain penguatan kualitas benih dan pupuk. Menurutnya, ketersediaan air menjadi fondasi utama agar petani mampu mengatur pola tanam dengan lebih pasti, terutama dalam menghadapi risiko kekeringan saat musim kemarau.
“Faktor penentu keberhasilan ada pada peningkatan benih dan pupuk, juga dalam ketersediaan air,” kata Amran.
Baca Juga: Wadirut Bulog ke Medan, Pastikan Stok Beras Aman Menjelang Nataru
Ia menilai, keberlanjutan sistem irigasi memungkinkan peningkatan indeks pertanaman serta menekan potensi gagal panen, yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap akumulasi stok beras nasional yang dikelola pemerintah.
Dari sisi pelaksanaan teknis, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto menyampaikan bahwa sepanjang 2025 pemerintah mengintensifkan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, hingga operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pertanian secara terpadu. Langkah tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangan nasional.
Hermanto menjelaskan, kebijakan tersebut menyasar daerah irigasi yang selama ini belum optimal dalam memasok air ke lahan sawah. Sekitar 60 persen jaringan irigasi nasional tercatat berada dalam kondisi kurang memadai sebelum program percepatan dijalankan.
“Dengan adanya Inpres Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah mempercepat perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi pada daerah irigasi yang sekitar 60 persen kondisinya kurang optimal dalam menyediakan air bagi persawahan,” ujar Hermanto.
Pada tahap pertama pelaksanaan Inpres, dari target luasan 280.880 hektare, realisasi mencapai 99,93 persen. Sementara itu, tahap kedua menargetkan 225.775 hektare, dengan capaian 83,46 persen pada jaringan irigasi utama, 98,66 persen pada jaringan irigasi tersier, serta 92,25 persen untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah (JIAT).
Adapun pada tahap ketiga, dari target 146.503 hektare, realisasi pembangunan jaringan irigasi utama tercatat 67,67 persen, jaringan irigasi tersier 87,57 persen, dan JIAT mencapai 93,91 persen.
Baca Juga: Belarus Jadi Mitra Strategis RI Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
Hermanto menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, serta dukungan pemerintah daerah.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi lintas sektor, khususnya bersama Kementerian Pekerjaan Umum, serta dukungan kuat dari pemerintah daerah,” katanya.
Ke depan, pemerintah akan melanjutkan implementasi Inpres tersebut dengan berbagai program pendukung, termasuk Optimasi Lahan dan Cetak Sawah Rakyat di berbagai wilayah, sebagai bagian dari strategi menjaga kesinambungan produksi dan memastikan cadangan beras pemerintah tetap berada pada level aman.
