Bencana dan Pentingnya Kepemimpinan Integratif

Duka yang menyelimuti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat belum benar-benar usai. Musim hujan belum sepenuhnya berlalu, potensi bencana masih ada. Bukan hanya pada tiga daerah tersebut, mungkin juga beberapa daerah lain yang kehilangan banyak pohon karena deforestasi.

Beberapa pekan terakhir, ada banyak sudut pandang yang diungkap oleh netizen, dianalisis oleh para ahli, dan disampaikan pemerintah melalui berbagai saluran media. Mulai dari kondisi terkini di lokasi bencana, jumlah korban, bantuan yang datang (dan termasuk yang masih dibutuhkan), hingga penyebab dan berbagai alasan yang terkait dengannya, termasuk potensi-potensi lain yang tak pernah dinginkan siapa pun, termasuk saya.

Kita sama-sama melihat bagaimana jatuh bangunnya Gubernur Aceh—Muzakir Manaf—dalam berusaha mencari solusi atas kondisi wilayah dan permasalahan yang dihadapi warganya.

Begitu banyak mata yang mengarah ke sana. Bahkan, media internasional seperti AFP dan The New York Times juga menulisnya dalam berita. Keprihatinan dunia internasional ditunjukkan dari adanya keinginan sejumlah negara—seperti Malaysia dan China, serta Organisasi Liga Muslim Dunia—untuk membantu.

Polemik justru muncul karena pemerintah Indonesia masih bisa mengatasinya sendiri. Sementara, di lain sisi, masih ada korban yang belum tersentuh bantuan. Bahkan, ada yang sampai mengibarkan bendera putih, memberi sinyal bahwa mereka masih butuh pertolongan, bukan sekadar polemik dan sahut-sahutan komentar belaka.

Entah ada apa sebenarnya dengan pemerintah yang bersikukuh dengan caranya. Padahal, korban sudah mencapai ribuan, belum lagi yang hilang.

Rumah, fasilitas umum, dan kerusakan lainnya tidak main-main. Butuh anggaran sekitar 51,8 triliun rupiah untuk mengatasi berbagai kerusakan tersebut, demikian laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada presiden yang dikutip oleh berbagai media.

Bencana, tentu bukanlah sesuatu yang pernah diminta oleh siapa pun. Terlepas dari faktor penyebab atau kondisi saudara-saudara kita di sana, saya ingin mengajak kita melihat dari sisi lain, yaitu peran masyarakat.

Beberapa langkah cepat yang merupakan bentuk kepedulian dari public figure, berbagai organisasi kemasyarakatan, hingga perorangan—dalam berbagai bentuk, sebesar apa pun, bahkan sekadar ucapan duka—adalah bentuk kepedulian sosial yang tidak boleh diremehkan. Betapa bangsa ini sesungguhnya masih diliputi nilai-nilai kemanusiaan.

Di sisi lain, pemerintah—pada berbagai level—menunjukkan respons yang beragam. Ada yang terlihat begitu total, terjun langsung tiada henti, ada pula yang malah menimbulkan kontroversi karena memilih pergi untuk urusan lain yang bersifat pribadi.

Tanpa bermaksud membanding-bandingkan dengan inisiatif masyarakat, pemerintah seharusnya lebih bijak dalam melihat peran serta berbagai pihak yang bergerak cepat ikut membantu dalam bentuk sumbangan atau yang turun langsung menjadi relawan ke lokasi bencana.

Sebagai bentuk kontrol, apa yang dilakukan masyarakat—termasuk lewat media sosial—adalah bentuk kepedulian yang tumbuh dari hati nurani mereka. Setidaknya, mereka sedang ambil bagian dalam memberikan dukungan materi dan moral pada saudara-saudaranya yang sedang dilanda bencana. Pada sisi ini, pemerintah seharusnya memperkuat dengan kolaborasi, bukan sibuk membela diri.

Beberapa pemimpin mungkin pernah dianggap berhasil karena spesialisasinya pada bidang tertentu. Di era digital saat ini, ada yang bahkan begitu terkenal di media (sosial) dengan segala kemasannya. Namun, menjadi pemimpin publik pada saat bencana jelas berbeda.

Bila berkaca dari pendapat Alvesson (2019), disebutkan bahwa spesialisasi sering kali malah mengaburkan permasalahan dan berkontribusi terhadap kebingungan.

Pendapat itu bermakna bahwa pada saat dihadapkan pada kondisi yang berbeda dari spesialisasi pemimpin, bisa saja terjadi kesenjangan antara perspektif dan keputusan yang diambil dengan kebutuhan yang ada.

Pada kondisi bencana dan kedaruratan, para pemimpin harus bekerja lebih dari biasanya. Untuk itu, setiap dari mereka dituntut agar lebih terbuka dan memperkuat kerja sama. Mengutip pendapat Osborn et al (2002), adaptasi adalah sesuatu yang penting bagi pemimpin, termasuk perilaku “serbaguna” yang disesuaikan pada konteks masing-masing.

Berbagai penelitian kepemimpinan juga memberikan masukan yang penting atas pendekatan yang lebih terintegrasi. Hal itu disebabkan karena semakin kompleksnya masalah-masalah publik, terutama pada saat terjadi kondisi darurat yang mendesak, sebagaimana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini.

Kepemimpinan integratif bukanlah sesuatu yang tunggal, melainkan sebuah adaptasi. Caranya dengan memadukan model kepemimpinan yang didasarkan pada kebutuhan.

Misalnya, bila selama ini mereka dikenal tegas, atau visioner, hal itu saja tidak cukup. Pada kondisi sulit, pemimpin bukan hanya harus melayani, melainkan juga menunjukkan empati. Mereka dituntut secara moral untuk lebih dari sekadar pengambil kebijakan, tetapi juga harus mengedepankan rasa kemanusiaan.

Oleh karena itu, pekerjaan rumah pemimpin publik (di berbagai level) pada saat bencana sering kali tidak cukup bila dihadapi dengan satu cara. Mereka perlu memahami bahwa kompleksitas masalah yang ada bisa saja melampaui kesuksesan personal yang pernah dicapai dan membuat terkenal, sehingga memiliki daya tarik elektoral. Masyarakat kian dewasa. Mereka tak cukup diberi janji meski dengan polesan media.