Ruang Publik Ramai, Nalar Sepi: Ke Mana Para Pemikir Kita Pergi?

Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Yang sering hilang justru kesempatan mereka untuk berguna.

Kita hidup berdampingan dengan jutaan mahasiswa, ratusan ribu dosen, dan ribuan perguruan tinggi—sebuah lanskap intelektual yang secara teori yang mestinya membuat ruang publik kita penuh percakapan.

Kita bisa membayangkan para ilmuwan turun dari kampus ke kehidupan: menjelaskan yang rumit tanpa merendahkan, menguji kebijakan dengan data, dan menahan kekuasaan agar tidak berjalan tanpa kompas.

Namun di titik tertentu, imajinasi itu seperti poster kampanye yang terlalu lama ditempel: warnanya memudar, pesannya tetap, tetapi daya kerjanya hilang.

Di realitas harian, suara para pemikir sering terdengar seperti gema yang menjauh—ada, tapi samar. Ruang publik semakin ramai, tapi tidak selalu semakin cerdas. Dan di antara kebisingan itu, satu pertanyaan menggantung: Mengapa para pemikir semakin jarang hadir sebagai penuntun nalar kolektif?

Saya tidak menulis ini untuk menghakimi kampus. Saya menulis sebagai warga biasa yang memperhatikan dari pinggir: jarak antara pengetahuan dan publik terasa makin terjal. Kampus sibuk dengan dirinya sendiri; dunia nyata berlari dengan masalah yang tidak sabar menunggu seminar. Kita berada di jalan yang sama, tetapi arah pandang kita tidak lagi bertemu.

Kita suka membayangkan dosen dan peneliti hidup di semesta ide: membaca, menulis, membantah, menyusun argumen, memeriksa data, lalu kembali ke publik dengan gagasan yang menyehatkan demokrasi. Namun banyak yang lupa: di balik pintu kampus, kehidupan akademik kerap berubah menjadi maraton administratif—bukan maraton intelektual.

Hari-hari dihabiskan untuk pelaporan berlapis, sistem yang tidak saling terhubung, format yang berubah-ubah, indikator yang memanjang, tetapi makin jauh dari realitas, dan rapat yang melahirkan notulen yang melahirkan rapat berikutnya. Sering kali, energi terbaik seorang pemikir habis bukan karena debat akademik, melainkan karena upaya bertahan di rimba kepatuhan.

Masalahnya bukan sekadar “repot”. Masalahnya struktural: birokrasi memakan jam berpikir. Ketika waktu dipreteli dari aktivitas membaca, meneliti, dan menulis, publik ikut kehilangan suplai nalar. Yang tersisa adalah institusi besar yang tampak produktif di dokumen, tetapi kelelahan di kehidupan.

Dan di sinilah retakan pertama itu muncul: pemikir tidak selalu absen karena tidak peduli. Banyak yang absen karena sistem membuat hadir di ruang publik terasa seperti kerja tambahan yang tidak pernah benar-benar “diakui”—kecuali sebagai beban baru.

Ekosistem perguruan tinggi seharusnya beragam: ada kampus riset yang menukik dalam, ada kampus vokasi yang kuat di keterampilan, ada kampus daerah yang berperan sebagai mercusuar lokal, dan ada kampus besar yang punya sumber daya untuk melompat jauh. Dalam ekosistem yang sehat, diferensiasi itu bukan masalah—itu kekuatan.

Namun, kita sering membangun pendidikan tinggi seperti monokultur: seragam, satu ukuran, satu template, dan satu logika penilaian. Bahkan, konsep yang sebenarnya luhur—mengajar, meneliti, mengabdi—bisa berubah menjadi panel kontrol yang memaksa semua kampus bergerak dalam pola yang sama, tanpa cukup ruang untuk konteks.

Akibatnya, ironis dan—jujur—melelahkan.

• Kampus yang seharusnya fokus memperkuat pengajaran dipaksa mengejar target riset yang tidak ditopang fasilitas;

• kampus yang punya kapasitas intelektual besar tersandera checklist yang membuat ide kalah oleh dokumen;

• publikasi menjadi kewajiban administratif, bukan buah pemikiran;

• pengabdian menjadi ritual tahunan, bukan kerja sosial yang relevan.

Ketika sistem lebih menghitung “berapa banyak” daripada “seberapa bermakna,” kita melatih akademisi menjadi operator indikator. Padahal, yang dibutuhkan bangsa adalah pengolah makna: orang-orang yang bisa menerjemahkan kompleksitas menjadi keputusan yang waras.

Kesalahan ini bukan teknis. Ini kesalahan cara pandang: kita memperlakukan riset seperti tender, seolah pengetahuan hanya urusan belanja dan bukti kuitansi. Di titik itu, keberanian berpikir sering kalah oleh kerapian laporan.

Kita sering melihat akademisi hadir di forum, FGD, seminar kebijakan—duduk rapi, diberi label “pakar”, diberi slot bicara sepuluh menit, lalu dipotong saat mulai menyentuh inti.

Mereka kerap datang di ujung, bukan di hulu. Tidak diberi akses memadai pada dokumen teknis. Tidak dilibatkan sejak desain kebijakan disusun. Tidak diposisikan sebagai mitra strategis, tetapi sebagai legitimasi prosedural.

Setelah acara selesai, narasi yang muncul terdengar rapi, “Sudah melibatkan para ahli.”

Padahal, keterlibatan yang separuh hati hanya menghasilkan satu hal: kebijakan yang tampak meyakinkan di presentasi, tetapi rapuh di lapangan. Besar di janji, kecil di data. Sibuk di jargon, miskin di prediksi.

Di kultur seperti ini, wajar jika banyak pemikir memilih mundur pelan-pelan. Bukan karena elitis, melainkan karena lelah menjadi aksesoris. Dan bangsa yang memperlakukan ilmu sebagai kosmetik pada akhirnya akan berjalan di atas intuisi—bukan pengetahuan. Itu bukan sekadar kurang elegan; itu berbahaya.

Ada negara yang menjadikan sains sebagai bahasa kerja pemerintahan: bukan ornamen, bukan pelengkap. Keputusan besar diuji dengan model, risiko dipetakan, skenario dibahas, data diperdebatkan secara terbuka—sebelum kebijakan menyentuh hidup jutaan orang.

Di kita, terlalu sering sains datang belakangan—setelah keputusan diambil, setelah arah ditetapkan, dan setelah narasi dibangun. Sains dipanggil untuk merapikan justifikasi, bukan menantang asumsi.

Akibatnya, ruang publik kita jadi paradoks: ramai sekali bicara “berbasis data,” tetapi jarang disiplin pada data ketika data itu tidak mendukung keinginan politik. Kita menyukai istilah “evidence-based”, tetapi sering alergi pada evidence yang tidak menyenangkan.

Ini bukan drama akademik. Ini bukan keluhan menara gading. Ini soal ketahanan bangsa.

Saat pemikir menghilang dari ruang publik, yang hilang bukan sekadar opini cerdas, melainkan juga alat navigasi kolektif: jangkar nalar yang menahan kita dari arus misinformasi, kontrol sosial yang mengingatkan kekuasaan ketika melenceng, kemampuan membaca fenomena kompleks—dari krisis iklim sampai krisis moral, dari ekonomi politik sampai tata kelola bencana.

Bangsa tanpa pemikir adalah bangsa yang bergerak tanpa koordinat: sibuk, tetapi tidak selalu menuju apa pun. Ribut, tetapi tidak selalu paham apa yang sedang dipertaruhkan.

Dan sekarang, ketika dunia makin sulit dibaca—polarisasi, ketimpangan, turbulensi ekonomi, banjir informasi—kita justru membutuhkan penafsir zaman lebih dari sebelumnya. Bukan untuk menjadi pahlawan, melainkan untuk menjaga kewarasan.

Pada akhirnya, kita tidak perlu memitoskan pemikir. Kita hanya perlu mengembalikan fungsi mereka: menjaga kualitas nalar publik, menantang keputusan yang sembrono, dan memperluas imajinasi kebijakan agar tidak dangkal.

Kalau ada satu kalimat yang terasa paling telanjang untuk ditulis, mungkin ini: kita tidak kekurangan orang cerdas; kita kekurangan sistem yang memungkinkan kecerdasan bekerja untuk publik.

Sebab, ketika ruang pengetahuan dipersempit oleh administrasi, diseragamkan oleh indikator, dan dijadikan dekorasi oleh politik, yang mengisi kekosongan itu bukan sekadar kebisingan—melainkan sesuatu yang lebih mematikan: inkompetensi yang percaya diri.

Dan di negara sebesar ini, inkompetensi yang percaya diri bukan sekadar kesalahan kerja. Ia bisa menjadi keputusan yang salah, dijalankan dengan keyakinan penuh, lalu dibayar oleh banyak orang yang bahkan tidak pernah diajak bicara.

Jika kita ingin ruang publik yang lebih waras, pekerjaannya bukan hanya meminta pemikir “lebih vokal.” Pekerjaannya jauh lebih tidak glamor: merombak mekanisme yang mengunci mereka, membedakan mandat kampus sesuai konteks, dan menempatkan sains sebagai bahasa utama negara—bukan catatan kaki setelah semuanya terlambat.

Kalau kita serius ingin masa depan, mari mulai dari hal yang paling mendasar: memberi kembali waktu bagi orang-orang yang kerjanya memang berpikir. Karena bangsa yang menertawakan pikiran, pada akhirnya akan menangis di lapangan.