Huntara Jadi Indikator Pemulihan Pascabencana Sumatera, Bagaimana Situasinya?

Hunian sementara (huntara) menjadi isu krusial dalam fase awal pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera. Di Sumatera Barat (Sumbar), pemerintah daerah menegaskan bahwa penyediaan huntara tidak boleh mengulang kesalahan masa lalu, yakni menempatkan penyintas di kawasan rawan bencana. Pemerintah Provinsi Sumbar meminta semua kabupaten dan kota terdampak memastikan lokasi huntara berada di luar zona merah.

”Lokasi huntara di luar zona merah sangat penting agar penyintas tidak menjadi korban bencana berulang,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Dalam pembangunan huntara, pemerintah pusat melalui BNPB menanggung biaya pembangunan huntara, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan lahan serta mendata rumah rusak. Namun, hingga pertengahan Desember 2025, baru empat kabupaten, yakni Pesisir Selatan, Agam, Lima Puluh Kota, dan Padang Pariaman, yang menyatakan kesiapan lahan.

Di Kota Padang Panjang, pemda memanfaatkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah kontrakan sebagai huntara. Sebanyak 26 keluarga direlokasi ke rusunawa dan rumah sewa, sebagai solusi cepat sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Skema ini dinilai lebih adaptif di wilayah perkotaan yang kesulitan menyediakan lahan luas dan aman dalam waktu singkat.

Sementara itu, di Aceh, bencana hidrometeorologi merusak ribuan rumah di 18 kabupaten/kota sehingga sebagian besar warga masih bergantung pada pengungsian darurat. Sebagian wilayah Aceh baru memasuki tahap transisi dari tanggap darurat sehingga pembangunan huntara masih berjalan bertahap dan bergantung pada pembukaan akses infrastruktur.

Di Sumatera Utara (Sumut), tantangan huntara muncul dari kondisi geografis wilayah terdampak yang banyak berada di lembah dan daerah aliran sungai. Pemda masih mengkaji lokasi relokasi aman sehingga sebagian penyintas masih tinggal di hunian darurat atau menumpang di rumah kerabat.

Masalah lainnya adalah pendataan rumah rusak yang belum sepenuhnya tuntas. Data valid ini dibutuhkan agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dilakukan seusai bencana. Selain itu, kelayakan huntara menjadi pertimbangan utama. Huntara menjadi indikator awal keberhasilan pemulihan pascabencana, sekaligus penentu apakah warga korban bencana dapat cepat beralih dari fase darurat menuju kehidupan yang lebih baik.

Sejumlah upaya dilakukan untuk memulihkan layanan pendidikan di lokasi bencana di Sumatera. Di Aceh, pemda setempat menginstruksikan kegiatan belajar dan mengajar dimulai kembali secara serentak pada 5 Januari 2026 meskipun banyak gedung sekolah masih rusak.

Di Aceh saja, bencana merusak 694 sekolah dengan berbagai tingkat kerusakan, tersebar di 18 kabupaten/kota. Banyak sekolah kehilangan fasilitas dasar, seperti bangku, meja, dan buku pelajaran. Pemerintah menilai penundaan kegiatan belajar mengajar terlalu lama justru akan memperparah dampak trauma dan ketertinggalan belajar siswa.

Secara nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) mencatat 4.149 sekolah terdampak bencana Sumatera, dengan sebaran terbesar di Aceh, disusul Sumut dan Sumbar. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 persen sekolah dinilai sudah dapat beroperasi kembali untuk semester genap 2026 meskipun dengan berbagai keterbatasan.

Untuk menjawab kondisi darurat ini, pemerintah menerapkan kurikulum khusus kebencanaan yang disesuaikan dengan fase pemulihan masing-masing sekolah. Kurikulum ini menekankan kompetensi esensial, seperti literasi dasar, numerasi, keselamatan diri, mitigasi bencana, serta dukungan psikososial. Siswa tidak diwajibkan mengikuti pola belajar normal, termasuk kewajiban seragam dan asesmen akademik yang kompleks.

”Meski memang, karena kondisi yang berbeda-beda, mereka tidak harus belajar, seperti situasi normal. Kurikulumnya kami rancang khusus,” kata Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti.

Pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan fisik untuk mendukung pembelajaran darurat. Bantuan tersebut mencakup puluhan ribu school kit, ratusan ribu buku pelajaran, tenda kelas darurat, dan kelas sementara di wilayah yang sekolahnya rusak berat atau hancur total. Selain itu, dana operasional pendidikan darurat dan anggaran dukungan psikososial dialokasikan khusus untuk Aceh, Sumbar, dan Sumut.

Di Sumbar dan Sumut, sejumlah sekolah yang rusak berat terpaksa menggelar pembelajaran di tenda atau ruang darurat. Kebijakan ini dianggap lebih baik daripada menghentikan pendidikan sama sekali. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan ulang sekolah yang rusak berat akan menjadi bagian dari fase rekonstruksi jangka menengah.

Layanan kesehatan di daerah bencana di Sumatera difokuskan pada akses layanan kesehatan dasar dan mencegah krisis kesehatan lanjutan pascabencana. Di Aceh, pemerintah mengintensifkan layanan kesehatan ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi akibat rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan. Mobil klinik dan posko kesehatan darurat dikerahkan untuk menjangkau warga yang selama berhari-hari tidak mendapatkan layanan medis.

Dinas Kesehatan Aceh mengerahkan 319 tim sukarelawan medis dengan total lebih dari 3.400 personel yang tersebar di 12 kabupaten/kota terdampak. Tim ini terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya. Hingga akhir Desember 2025, layanan kesehatan darurat telah menjangkau lebih dari 12.100 pasien.

Penyakit yang paling banyak ditangani ialah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, diare, dan gangguan pencernaan. Kondisi pengungsian yang padat, sanitasi terbatas, dan air bersih yang belum pulih sepenuhnya meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Pemerintah pun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB).

Selain pelayanan medis langsung, pemulihan fasilitas kesehatan menjadi fokus utama. Banyak puskesmas dan rumah sakit rusak atau tertimbun lumpur. Ribuan aparatur sipil negara (ASN) dikerahkan untuk membersihkan fasilitas kesehatan agar dapat segera berfungsi kembali.

Keberadaan rumah sakit darurat menjadi solusi penting, terutama di wilayah seperti Aceh Tamiang, di mana rumah sakit utama rusak berat dan sebagian tenaga medis ikut terdampak. Rumah sakit darurat menangani ratusan pasien setiap hari.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdiyus mengatakan, layanan kesehatan menjadi prioritas utama pascabencana. ”Kami terus berupaya memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal bagi warga terdampak bencana, termasuk menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi,” katanya.

Di Sumut dan Sumbar, pendekatan serupa diterapkan dengan mengandalkan posko kesehatan dan relawan medis. Namun, tantangan geografis dan akses masih membuat layanan belum merata di seluruh wilayah terdampak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 60 persen wilayah terdampak bencana Sumatera telah memasuki fase awal pemulihan. Hal ini ditandai dengan dibukanya kembali sejumlah akses vital.

Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan perbaikan jalan nasional dan jembatan penghubung antardaerah. Di Aceh, pembukaan kembali jalur utama, seperti Banda Aceh-Medan, memungkinkan distribusi logistik, mobilisasi tim kesehatan, dan aktivitas ekonomi mulai bergerak kembali. Perbaikan ini dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan risiko longsor susulan.

Di Sumbar, infrastruktur jalan di kawasan terdampak galodo masih menjadi pekerjaan besar. Lumpur dan material kayu menutup badan jalan, jembatan kecil rusak, dan akses desa terputus. Meski demikian, pembukaan jalur darurat telah memungkinkan bantuan dan alat berat masuk ke wilayah terdampak.

Pemulihan infrastruktur juga berdampak langsung pada sektor ekonomi lokal. Di Aceh Tamiang, pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setelah akses pasar dan jalan lingkungan dibersihkan. Pemulihan ekonomi ini sangat bergantung pada keberhasilan pemulihan infrastruktur dasar.

Pemerintah menekankan pentingnya pendekatan mitigasi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi agar kerusakan serupa tidak terulang pada musim hujan berikutnya. Di beberapa wilayah, pembukaan akses masih terkendala oleh kondisi geografis dan cuaca. Longsor susulan dan curah hujan tinggi membuat perbaikan infrastruktur harus dilakukan dengan hati-hati.

Selain jalan dan jembatan, pemulihan infrastruktur mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Dengan skala kerusakan yang luas, pemulihan infrastruktur di Sumatera diperkirakan berlangsung bertahun-tahun. Pemerintah menegaskan bahwa fase awal pemulihan hanyalah langkah awal menuju rekonstruksi menyeluruh yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana.