Soal Usulan Malaysia Bangun Jembatan ke RI, Siapa yang Lebih Diuntungkan?

Pemerintah Melaka, Malaysia, berencana membangun jembatan yang menghubungkan Melaka dengan Indonesia tepatnya di Dumai. Pengamat Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai Malaysia bisa lebih diuntungkan rencana proyek itu karena memiliki banyak investasi perkebunan kelapa sawit di Sumatera.

“Dalam konteks siapa yang diuntungkan, sebetulnya kalau dikaitkan Dengan sisi kepentingan hulu dan hilir Malaysia diuntungkan. Kenapa? Karena Malaysia banyak investasi di perkebunan kelapa sawit di Sumatera khususnya di wilayah Riau, Jambi,” kata Yayat saat dihubungi, Minggu (4/1).

Yayat mengatakan jika nantinya jembatan tersebut terwujud, terdapat kekhawatiran pengolahan kelapa sawit dari barang setengah jadi menjadi barang jadi justru bisa terjadi di Malaysia. Dengan begitu, investasi tak memberikan nilai tambah bagi wilayah terkait di Sumatera.

Yayat menegaskan hal itu sebagai ketimpangan yang terjadi antara Malaysia dan Malaysia jika jembatan tersebut dibangun.

“Nah nanti kalau kelapa sawitnya sudah barang setengah jadi, diolah aja dari bahan jadi oil palm misalnya, kan jadi pengolahannya di Malaysia semua nanti. Karena Malaysia sudah siap dengan industrialisasi gitu. Jadi masalahnya ada persoalan ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur, ketimpangan industri,” ujar Yayat.

Selain itu, Yayat menilai perhitungan ekonomi bukan jadi satu-satunya hal yang dipertimbangkan dalam posibilitas proyek tersebut dapat terwujud. Permasalahan lain seperti persoalan migran juga harus diperhatikan.

“Tentang arus barang, produksi dan distribusi, arus migran. Jangan sampai masuk ke Malaysia ketat, masuk ke Indonesia longgar. Habis kita. Jadi pendekatannya bukan hanya pendekatan pada ekonomi tapi pada pendekatan keamanan, kepentingan politik,” terang Yayat.

Yayat menjelaskan usulan pembangunan jembatan tersebut sebenarnya bukanlah hal baru dan sudah ada dari beberapa tahun lalu. Meski begitu, ia melihat Indonesia kurang antusias dengan wacana itu. Sebaliknya, Malaysia justru dipandang menggebu-gebu perihal wacana jembatan tersebut.

“Karena Malaysia sudah tahu kelemahan kita di mana. (Indonesia) belum ada mapping, siapa yang melakukan pendekatannya, B2B atau G2G, ini udah lama sebetulnya,” ujar Yayat.

Senada, pengamat pembiayaan infrastruktur dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Muhammad Syaifullah, juga menilai adanya potensi sawit mentah diekspor ke malaysia. Sehingga tidak memberi nilai tambah bagi Indonesia menjadi salah satu aspek mengapa selama ini rencana jembatan tersebut tak kunjung terwujud. Selain aspek tersebut, kepastian pembiayaan juga menjadi hal yang dipertanyakan.

“Kepastian sumber pembiayaan, loan, atau dana patungan seperti apa. Traffic tidak terlalu tinggi, sehingga kalau dikerjasamakan perlu dukungan pemerintah yang tinggi,” ujar Syaifullah.

Menurutnya, jika nantinya jembatan tersebut terealisasi, pembangunannya bisa mempengaruhi lalu lintas Selat Melaka yang merupakan jalur kapal dagang internasional yang ramai.

“Posibilitas terwujud bisa saja selama Indonesia punya rencana dan komitmen dalam pengembangan area di Bengkalis dan Riau,” kata Syaifullah.

Melaka Kucurkan RM 500 Ribu untuk Studi Kelaikan

Sebelumnya, Pemerintah Negara Bagian Melaka juga menyiapkan lokasi anggaran sebesar RM 500 ribu atau sekitar Rp 2,04 miliar khusus untuk kajian jembatan tersebut. Alokasi anggaran itu akan diberikan pada perusahaan konsultan untuk mengkaji dari aspek teknis, ekonomi, dan logistik.

Dikutip dari Free Malaysia Today, Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, mengusulkan jembatan sepanjang 47 km akan terbentang dari Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, Malaysia dengan Indonesia.

Saat ini, terdapat lahan seluas 5.000 hektare di Masjid Tanah, Melaka, yang akan diubah menjadi kawasan industri baru. Rauf menilai, hal itu bisa membawa dampak positif untuk perekonomian Melaka.

Meski demikian, rencana proyek jembatan tersebut masih menuai kritik di Malaysia. Salah satunya dari Ketua oposisi Melaka, Yadzil Yaakub, yang mempertanyakan tujuan dan kelayakan usulan pembangunan jembatan tersebut.

Sudah Dibahas oleh Pemkab Bengkalis

Berdasarkan keterangan di laman Pemkab Bengkalis, disebutkan bahwa jembatan tersebut akan menghubungkan Melaka, Malaysia dengan Dumai, Indonesia. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kota Dumai, serta Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) telah melakukan pertemuan Focus Group Discussion (FGD) terkait rencana pembangunan jembatan tersebut pada Rabu (22/10) di Dumai.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai aspek penting dalam studi kelayakan, meliputi kajian finansial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, dan sosial. Melalui pembahasan ini, disebutkan bahwa proyek pembangunan Jembatan Dumai–Melaka memiliki potensi besar untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di bidang ekonomi, transportasi, dan teknologi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Toharudin, menjelaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut akan mempercepat perekonomian masyarakat di pesisir Riau, utamanya di Bengkalis dan Dumai.

“Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung penuh studi kelayakan ini sebagai upaya memperkuat konektivitas regional dan membuka jalur strategis baru bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di pesisir Riau, khususnya Bengkalis dan Dumai,” ujarnya.