FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komika Pandji Pragiwaksono, menyentil dinamika politik Indonesia lewat komedi spesial ke-10 bertajuk Mens Rea.
Dalam pertunjukan stand-up bertema satire politik itu, Pandji mengulas budaya hukum hingga berbagai keabsurdan kehidupan sehari-hari, termasuk fenomena pemilih yang menentukan pilihan politik hanya berdasarkan popularitas.
Dalam salah satu bagiannya, Pandji menyinggung kecenderungan masyarakat memilih figur publik tanpa mempertimbangkan kapasitas dan rekam jejak.
“Ada lagi yang milih berdasarkan yang populer. Gue gak tau ini orang bisa kerja atau enggak. Gue gak tau ahlaknya ini orang, pokoknya populer aja. Artis,” ujar Pandji dikutip pada Minggu (4/1/2026).
Ia kemudian menyebut Jawa Barat sebagai wilayah yang menurut pengamatannya cukup menonjol dalam fenomena tersebut.
Pandji secara spesifik menyinggung masyarakat Sunda yang dinilainya kerap menjatuhkan pilihan kepada figur berlatar belakang artis.
“Nah ini diantara masyarakat Indonesia, gue sadari masalah terbesarnya untuk permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat. Orang Sunda. Orang Sunda seneng banget milih artis,” ucapnya.
Pandji lantas menyebut sejumlah nama tokoh publik yang pernah berkontestasi di Jawa Barat.
“Gubernur mereka waktu itu, Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka, Dede Yusuf, artis TV,” Pandji menuturkan.
“Sekarang gubernurnya, Dedi Mulyadi, artis Youtube. Banyak yang gak suka. Santai,” tambahnya.
Pernyataan Pandji tersebut kemudian ditanggapi langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Ia menyampaikan respons dengan nada santai dan terbuka, seraya mengapresiasi karya Pandji yang menurutnya kritis dan edukatif.
“Bang Panji terima kasih ya, saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggeletik, korektif dan edukatif,” ucap Dedi dikutip pada Minggu malam .
Ia juga menanggapi pernyataan soal pemilih Jawa Barat yang disebut gemar memilih artis. Namun, Dedi meluruskan beberapa fakta sejarah politik di daerah tersebut.
“Termasuk nih orang Jawa Barat tuh milih pemimpin selalu yang keartisan. Tetapi sayang sekali Bang Panji, Pak Deddy Mizwar, dan Pak Dede Yusuf, waktu nyalonin jadi gubernur malah gak kepilih,” katanya.
Dedi mengungkapkan, Deddy Mizwar pernah maju sebagai calon gubernur dengan dirinya sebagai calon wakil gubernur, namun tidak berhasil memenangkan kontestasi. Hal serupa juga dialami Dede Yusuf.
“Pak Deddy Mizwar dulu pasangannya sama saya loh, calon wakil gubernurnya. Kemudian Pak Dede Yusuf pasangannya dengan Pak Lex Laksamana, juga gak terpilih juga,” ungkapnya.
Meski demikian, Dedi menganggap bahwa latar belakang artis tidak bisa serta-merta dijadikan ukuran kemampuan seseorang dalam memimpin.
Ia bahkan mengakui kapasitas Dede Yusuf di bidang pembangunan.
“Tetapi walaupun dia artis, saya ngaku jujur Pak Dede Yusuf itu punya kemampuan, pemahaman pembangunan yang relatif sangat baik. Dan sekarang dua kali menjadi pimpinan komisi di DPR RI, juga kerangka berpikir pembangunannya keren,” terangnya.
Kata Dedi, banyak figur berlatar belakang artis yang juga memiliki kompetensi, tergantung pada proses dan kapasitas individu masing-masing.
“Nah untuk itu banyak yang artis juga punya kemampuan,” tambahnya.
Menanggapi label “gubernur YouTuber” yang kerap disematkan kepadanya, Dedi memilih tidak membela diri dengan klaim sepihak. Ia justru mengajak publik menilai langsung kinerjanya di lapangan.
“Nah sedangkan saya sendiri, yang dianggap gubernur yang Youtuber, saya gak boleh muji diri saya. Baik apa enggak saya memimpin, nah gini aja datang ke Jabar, keliling, lewatin tuh jalan-jalan provinsi,” tandasnya.
Ia menambahkan, penilaian seharusnya didasarkan pada hasil nyata pembangunan, bukan sekadar persepsi di media sosial.
“Kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat, saya ngebangunnya bener apa enggak. Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan. Kenyataan, kita sama-sama lihat bagaimana hasilnya,” jelasnya.
Dedi bilang, penting sebuah ruang kritik dalam negara demokrasi, termasuk kritik yang disampaikan melalui humor dan satire.
“Terus berkarya, melakukan otokritik yang terbuka karena ini negara demokrasi. Setiap orang berhak menyampaikan pernyataan, pikiran, dan gagasan. Termasuk koreksi secara terbuka, apalagi dikemas dalam koreksi-koreksi yang jenaka. Keren,” kuncinya. (Muhsin/fajar)
