FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bakal mencopot pejabat negara yang tidak becus bekerja tanpa memandang latar belakang partai politik menuai beragam respons di ruang publik.
Salah satu tanggapan datang dari pegiat media sosial, Bachrum Achmadi.
Ia justru mempertanyakan ketegasan Presiden Prabowo dalam merealisasikan ancaman tersebut.
Dikatakan Bachrum, pernyataan tegas itu belum sepenuhnya tercermin dalam tindakan nyata. Ia menyinggung posisi Kapolri yang hingga kini masih bertahan.
“Halah mengganti Kapolri saja ga berani,” ujar Bachrum di X @bachrum_achmadi (4/1/2026).
Ia juga menegaskan bahwa pernyataan Prabowo terkesan sebatas ancaman tanpa keberanian untuk mengeksekusi.
“Pake ngancam segala!,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan ultimatum kepada jajaran pejabat negara yang tidak mampu menjalankan tugas serta menyalahgunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Hal itu diungkapkan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta (16/12/2025) lalu.
Prabowo lebih dulu menyinggung posisi Indonesia yang saat ini masuk dalam jajaran negara dengan ekonomi terbesar kedelapan di dunia.
Ia optimistis, dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia berpeluang melonjak ke peringkat lima bahkan empat besar ekonomi global dalam 15 hingga 20 tahun mendatang.
Namun, menurut Prabowo, jalan menuju capaian tersebut tidaklah mudah.
Salah satu hambatan utama terletak pada belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan distribusi kekayaan negara, meski Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar.
Ia juga secara terbuka menyoroti masih maraknya praktik korupsi, penyelewengan, pencurian kekayaan negara, penyalahgunaan kekuasaan, hingga upaya memperkaya diri dan kelompok tertentu.
Semua itu, kata Prabowo, menjadi faktor penghambat utama terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Karena itu, Prabowo menegaskan pemerintah pusat akan melakukan pembenahan serius sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap setiap bentuk penyimpangan.
Ia pun menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang dinilai gagal menjalankan amanah.
“Kita tidak akan ragu-ragu copot, memecat pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu tanpa melihat partai mana asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana,” kata Prabowo.
Ia bahkan mempersilakan para pejabat yang tidak setia pada kepentingan rakyat untuk mundur dari jabatannya.
Prabowo menekankan, tugas utama pemerintah saat ini adalah menjaga dan mengamankan kekayaan negara demi kepentingan seluruh rakyat.
“Saya sebagai presiden dibantu oleh menteri-menteri kita terus bekerja sekarang untuk mengamankan kekayaan negara,” ucapnya.
Lebih jauh, Prabowo menegaskan pentingnya transformasi Indonesia menjadi negara modern dan makmur. Dengan posisi ekonomi saat ini, menurutnya, peluang Indonesia untuk naik kelas sangat terbuka lebar.
“Diperkirakan dalam waktu 15 sampai 20 tahun lagi kita bisa mencapai negara kelima bahkan keempat terbesar di dunia,” imbuhnya.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa target besar tersebut hanya bisa dicapai jika pemerintahan mampu berbenah secara menyeluruh.
Ia menekankan, persoalan utama bangsa bukan terletak pada kurangnya potensi, melainkan pada tata kelola yang belum sepenuhnya bersih dan adil.
“Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita. Kita harus mengelola kekayaan kita dengan sejujur-jujurnya sehingga sumber daya yang sangat besar bisa dinikmati seluruh rakyat,” tandasnya. (Muhsin/fajar)
