Inovasi sebagai Agenda Nasional: Menghindari Transformasi yang Hanya Seremoni

Pemerintah Indonesia berkali-kali menyuarakan pentingnya inovasi sebagai pilar transformasi nasional. Dari peta jalan Making Indonesia 4.0 hingga Grand Design Ekonomi Digital, narasi inovasi tampak mengisi setiap ruang kebijakan strategis. Namun di lapangan, banyak inisiatif yang terlihat inovatif di atas kertas, tetapi gagal dirasakan dampaknya oleh mayoritas warga dan pelaku usaha. Transformasi inovatif yang hanya seremonial tidak lebih dari retorika yang mengaburkan kenyataan, tanpa landasan implementasi yang kuat, inovasi akan tetap elitis, pusat-oriented, dan jauh dari kebutuhan rakyat kecil. Sebagai analis kebijakan publik, saya berpendapat tegas bahwa inovasi harus menjadi agenda nasional yang terukur dan berpihak pada penyelesaian masalah struktural, bukan sekadar simbol modernitas.

Indonesia saat ini berada dalam persimpangan penting, bonus demografi yang terus mendekat, pertumbuhan ekonomi digital yang eksplosif, dan persaingan global yang semakin ditentukan oleh kecepatan inovasi. Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa kualitas inovasi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Indeks Inovasi Global 2024 mencatat Indonesia berada di peringkat ke-87 dari 132 negara, jauh di bawah Singapura (peringkat 8) maupun Malaysia (peringkat 32). Ketertinggalan ini mencerminkan masalah yang lebih mendasar daripada sekadar kurangnya investasi riset yakni bagaimana kebijakan inovasi dirancang, diimplementasikan, dan diukur dampaknya terhadap perkembangan sosial ekonomi.

Optimisme tentang inovasi tanpa kapasitas implementasi yang memadai ibarat kapal tanpa kompas, berlayar cepat, tetapi tanpa arah yang jelas. Di sinilah letak kritik terpenting bagaimana inovasi tidak boleh semata menjadi alat legitimasi teknokratis di pusat, tetapi harus terintegrasi secara nyata dengan kebutuhan di berbagai lapisan masyarakat dan pemerintahan.

Inovasi Seremonial vs Inovasi Produktif

Banyak kebijakan yang menggunakan label inovasi untuk menarik perhatian media dan investor, tetapi sering luput dari pertanyaan apakah kebijakan itu benar-benar mendorong perubahan berbasis kebutuhan nyata masyarakat? Misalnya, program pembangunan kota pintar atau smart city di berbagai daerah sering diukur dari seberapa canggih fasilitas digitalnya sensor IoT, kamera pengawas pintar, aplikasi layanan publik tanpa memperhatikan apakah warga lokal benar-benar memiliki akses dan kemampuan untuk memanfaatkannya.

Inovasi seharusnya berangkat dari masalah yang konkret. Jika masyarakat desa masih kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan primer, pendidikan berkualitas, atau informasi pasar bagi petani dan pelaku UMKM, maka tumpukan teknologi canggih di pusat kota hanyalah pertunjukan simbolik. Transformasi yang hanya seremonial pada akhirnya memperlebar jurang digital dan sosial, bukan meredakannya.

Kita juga harus melihat struktur pendanaan inovasi. Sebagian besar dana riset dan pengembangan (R&D) terkonsentrasi di perguruan tinggi besar dan perusahaan besar, sementara startup lokal atau lembaga riset kecil di daerah sering kesulitan mengakses modal. Ini menciptakan ekosistem inovasi yang tidak inklusif di mana yang berpotensi inovatif terpinggir karena keterbatasan akses terhadap sumber daya, jaringan, dan dukungan kebijakan.

Tanpa mekanisme distribusi sumber daya yang adil, istilah inovasi nasional mudah berubah menjadi inovasi sebagian elit yang mampu berbicara dalam bahasa teknologi, tetapi tidak menyentuh realitas rakyat kebanyakan.

Mendesain Inovasi yang Bermakna: Konektivitas, Kapasitas, dan Konteks Lokal

Inovasi yang bermakna adalah inovasi yang memecahkan masalah, bukan sekadar menciptakan hal baru. Di sinilah tiga prinsip kebijakan harus diberlakukan diantaranya konektivitas, kapasitas, dan konteks lokal.

Pertama, konektivitas. Transformasi digital tanpa infrastruktur yang rata tidak lebih dari janji kosong. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika 2025, penetrasi internet di Indonesia mencapai sekitar 79 persen populasi, namun akses broadband berkualitas masih jauh dari merata di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Tanpa konektivitas yang merata, inovasi digital hanya memperkaya yang sudah terkoneksi, sementara mereka yang terpinggir terisolasi lebih jauh.

Kedua, kapasitas. Inovasi menuntut kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Namun realitasnya, banyak tenaga kerja Indonesia belum memiliki keterampilan digital dasar yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi baru secara efektif. Ini bukan sekadar soal pelatihan sesaat; ini soal pendidikan yang berkelanjutan, pelatihan vokasi yang relevan, serta program literasi digital yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat bukan hanya perkotaan atau elit teknologi.

Ketiga, konteks lokal. Inovasi yang berhasil di satu daerah belum tentu berlaku di daerah lain karena perbedaan sosial budaya, infrastruktur, dan ekonomi lokal. Take, for example, aplikasi pertanian digital yang dirancang untuk petani dataran tinggi Jawa solusi ini mungkin tidak cocok atau dibutuhkan petani di wilayah pesisir Kalimantan yang memiliki tantangan berbeda. Kebijakan inovasi harus dirancang berdasarkan konteks lokal, bukan model satu ukuran untuk semua.

Transformasi yang hanya seremonial sering gagal karena cenderung sentralistik; ia diusulkan di pusat dengan asumsi bahwa daerah akan mengikuti. Padahal, daerah memiliki problem set yang heterogen. Inovasi harus menjadi wacana yang dilahirkan bersama rakyat, bukan diimpor oleh birokrat kota.

Inovasi sebagai Alat Pengentasan Tantangan Struktural

Indonesia menghadapi tantangan struktural yang kompleks: ketimpangan pembangunan antar wilayah, rendahnya produktivitas UMKM, keterbatasan akses layanan publik di daerah terpencil, hingga perubahan iklim yang memengaruhi mata pencaharian masyarakat. Inovasi harus diposisikan sebagai strategi untuk menjawab tantangan-tantangan ini secara sistematis, bukan sebagai alat pemoles citra modernisasi semata.

Misalnya, inovasi dalam sektor pertanian bukan hanya soal penggunaan drone atau sensor tanah canggih, tetapi memperkuat sistem penyuluhan yang terhubung secara digital, membangun ekosistem data pasar yang adil bagi petani kecil, dan menciptakan akses kredit berbasis kinerja. Inovasi di sektor kesehatan bukan sekadar memperkenalkan aplikasi skrining AI, tetapi memastikan layanan kesehatan primer yang terhubung dengan data regimen penyakit yang akurat di pelosok desa.

Dengan kata lain, inovasi harus membentuk nilai sosial, bukan sekedar menunjukkan angka-angka statistik atau prestise teknologi.

Rekomendasi Kebijakan Publik

Untuk menjadikan inovasi sebagai agenda nasional yang substansial dan bukan sekadar seremoni, diperlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan berpihak pada realitas masyarakat. Berikut rekomendasi kebijakan publik yang cocok dengan kondisi saat ini:

1. Kebijakan Pendanaan Inovasi yang Inklusif : Perlu dibuat skema pendanaan riset dan inovasi yang mengutamakan lembaga riset daerah, startup lokal, dan kolaborasi universitas-industri-komunitas, bukan hanya monopoli lembaga besar di ibu kota.

2. Program Literasi Digital Skala Nasional & Berkelanjutan : Pemerintah harus memperkuat program literasi digital yang menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa, termasuk keterampilan teknis dan kemampuan analitis untuk memanfaatkan teknologi.

3. Standar Minimum Layanan Digital Berbasis Konteks Lokal : Setiap desain inovasi digital harus didukung oleh standar minimum layanan yang responsif terhadap konteks lokal dan hasil evaluasi dampak sosial, bukan sekadar parameter kecanggihan teknologi.

4. Insentif untuk Kolaborasi Inovasi Multistakeholder : Fasilitasi kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas dalam proyek nyata yang memberi solusi terhadap masalah lokal, bukan kompetisi proyek teknologi yang terisolasi.

5. Penguatan Infrastruktur Digital Merata : Investasi besar pada infrastruktur digital dari ketersediaan broadband hingga pusat data regional harus menjadi prioritas anggaran nasional, sehingga inovasi tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan.

Inovasi yang tidak menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat kecil adalah hampa. Indonesia berpeluang besar untuk menjadi negara inovatif tetapi ini hanya bisa terwujud jika kebijakan inovasi dirumuskan sebagai jawaban terhadap tantangan struktural nyata, bukan sekadar pajangan di agenda strategis. Transformasi harus menguatkan konektivitas, menumbuhkan kapasitas rakyat, dan menghormati konteks lokal.

Inovasi harus menjadi kekuatan yang menginspirasi perubahan substantif, bukan seremoni yang hilang ditelan oleh rutinitas birokrasi. Indonesia tidak memerlukan sekadar inovasi kita memerlukan inovasi yang berpihak pada rakyat dan berakar pada solusi riil.