Trump Singgung Lagi Rencana Aneksasi Greenland, PM Denmark Bereaksi Keras

Kopenhagen: Perdana Menteri Denmark dan pemimpin Greenland melontarkan penolakan keras terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menekankan kembali bahwa Washington perlu menganeksasi Greenland. Mereka memperingatkan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat diterima serta tidak menghormati sekutu dekat beserta rakyatnya.

Dikutip dari India Today, Senin, 5 Januari 2026, reaksi tersebut muncul setelah Trump kembali menegaskan ketertarikannya terhadap pulau Arktik itu dalam wawancara dengan majalah The Atlantic, dengan mengaitkan nilai strategis Greenland dengan kebutuhan pertahanan Amerika Serikat.

“Tidak masuk akal sama sekali untuk berbicara seolah-olah Amerika Serikat perlu mengambil alih Greenland. Amerika Serikat tidak berhak untuk menganeksasi salah satu dari tiga negara dalam Kerajaan Denmark,” ujar Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dalam sebuah pernyataan.

Dalam wawancara tersebut, Trump mengatakan, “Kami memang membutuhkan Greenland, tidak diragukan lagi. Kami membutuhkannya untuk pertahanan.”

Pernyataan Trump disampaikan setelah Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dengan Trump menyatakan Washington akan “mengelola” negara Amerika Latin tersebut. Pernyataan itu memicu kekhawatiran di Denmark bahwa logika serupa dapat diterapkan terhadap Greenland, wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark. Kontroversi Greenland Menanggapi hal itu, Frederiksen mendesak Washington untuk mengubah nada pernyataannya. “Saya dengan tegas mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan ancaman terhadap sekutu yang secara historis sangat dekat, serta terhadap negara dan rakyat yang sudah sangat jelas telah menyatakan bahwa mereka tidak untuk dijual,” katanya.

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen juga mengkritik pernyataan Trump dan menyebutnya telah melewati batas.

“Ketika Presiden Amerika Serikat mengatakan ‘kami membutuhkan Greenland’ dan mengaitkan kami dengan Venezuela serta intervensi militer, itu bukan hanya keliru. Itu tidak menghormati,” kata Nielsen dalam pernyataannya.

Greenland berulang kali menegaskan tidak memiliki kepentingan untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat, meski Trump sebelumnya pernah menawarkan untuk membeli pulau tersebut dan berulang kali menyoroti nilai strategisnya.

Kontroversi terkait Greenland kembali memanas bulan lalu ketika Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk wilayah tersebut. Landry secara terbuka mendukung gagasan agar Greenland menjadi bagian dari Amerika Serikat. Jeffrey Sachs Peringatkan Erosi Hukum Internasional Sementara itu, ekonom Universitas Columbia Jeffrey Sachs memperingatkan bahwa langkah-langkah Amerika Serikat belakangan ini menandakan terkikisnya hukum internasional secara lebih luas.

“Amerika Serikat secara sengaja berupaya merobek setiap sisa atau bayangan hukum internasional,” kata Sachs.

Terkait Greenland, ia memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat menggunakan alasan keamanan untuk membenarkan pendudukan wilayah tersebut.
“Saya tidak tahu bagaimana perasaan Eropa jika Amerika Serikat menginvasi Greenland. Tapi jangan terkejut jika itu terjadi,” ujarnya.

Sachs menilai Trump telah berulang kali menyatakan niat tersebut secara terbuka dan menambahkan bahwa respons Eropa, menurut pandangannya, kemungkinan akan bersifat terbatas. Mengapa Greenland Penting secara Strategis Letak Greenland di antara Eropa dan Amerika Utara menjadikannya penting bagi sistem pertahanan rudal balistik Amerika Serikat. Pulau tersebut juga kaya akan mineral, faktor yang semakin signifikan ketika Washington berupaya mengurangi ketergantungan pada rantai pasok China.

Meski pernah menjadi koloni Denmark, Greenland kini memiliki pemerintahan sendiri dan, berdasarkan perjanjian tahun 2009, berhak menyatakan kemerdekaan. Namun, wilayah tersebut masih sangat bergantung pada subsidi tahunan dari Denmark.

Baca juga:  Trump Kembali Dorong Aneksasi Greenland usai Gulingkan Nicolas Maduro