DEMOKRASI sering kali dibayangkan sebagai pesta di mana setiap orang memiliki suara yang setara dan kebebasan yang terjamin oleh negara.
Namun, apa yang terjadi di lapangan kerap kali menceritakan kisah yang jauh berbeda dan lebih kelam dari sekadar teori di buku teks.
Kita hidup dalam paradoks di mana kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi justru melahirkan monster-monster kecil yang siap memangsa warga sipil lainnya.
Wajah demokrasi kita tidak lagi ramah, melainkan penuh bopeng oleh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok terorganisir.
Mereka hadir di sudut-sudut jalan, menjaga lahan parkir, hingga mendatangi proyek-proyek konstruksi dengan seragam loreng yang khas dan mengintimidasi.
Kehadiran negara seolah memudar ketika kelompok-kelompok ini mulai bertindak sebagai polisi moral sekaligus penegak hukum jalanan.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=demokrasi, Ormas&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wNS8wNzUwMDAwMS9oaXBlcmluZmxhc2ktb3JtYXMtZGFuLWlyb25pLWRlbW9rcmFzaQ==&q=Hiperinflasi Ormas dan Ironi Demokrasi§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Inilah realitas pahit yang harus kita telan mentah-mentah di era reformasi yang sudah berjalan lebih dari dua dekade ini.
Fenomena menjamurnya organisasi kemasyarakatan atau ormas di Indonesia bukan lagi sekadar dinamika sosial biasa, melainkan sudah menjadi patologi yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa.
Kita bisa melihat bagaimana ormas-ormas ini tumbuh subur bak cendawan di musim hujan, tapi sayangnya tidak semuanya membawa manfaat bagi kesuburan demokrasi.
Sebagian dari mereka justru hadir sebagai parasit yang menghisap rasa aman masyarakat demi keuntungan segelintir elite atau kelompok.
Baca juga: Bangkai Ayam dan Suara Rentan di Ruang Digital
Tidak jarang kita temukan ormas yang lebih mirip gerombolan preman berbalut seragam organisasi ketimbang sebuah entitas civil society yang memperjuangkan kepentingan publik.
Mereka bergerak dengan logika kekerasan dan intimidasi yang seolah-olah mendapat pembiaran dari aparat penegak hukum. Masyarakat sipil yang seharusnya menjadi tuan di negeri sendiri justru menjadi pihak yang paling rentan menjadi korban.
Rasa takut mulai menjalar di tengah masyarakat ketika melihat betapa beringasnya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota ormas ini.
Tidak ada jaminan keamanan yang pasti bagi warga biasa jika kebetulan berurusan atau bersinggungan kepentingan dengan mereka.
Hukum seakan tumpul ketika berhadapan dengan kekuatan massa yang dimobilisasi oleh sentimen kelompok atau identitas tertentu.
Kita dipaksa menyaksikan panggung kekerasan yang dipertontonkan secara vulgar di ruang publik tanpa ada penyelesaian hukum yang memuaskan rasa keadilan.
Situasi ini menciptakan ketidakpastian sosial yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan kohesi sosial kita sebagai bangsa.
Jika terus dibiarkan, hukum rimba akan menggantikan supremasi hukum yang selama ini kita agung-agungkan dalam setiap pidato kenegaraan.
Persoalan ini tidak bisa kita pandang sebelah mata karena eskalasi kekerasannya sudah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan dan menyentuh aspek kemanusiaan paling dasar.
Keberadaan ormas yang seharusnya menjadi pilar penyangga demokrasi justru berbalik arah menjadi ancaman nyata bagi kebebasan sipil itu sendiri.
Ada pergeseran makna yang sangat serius tentang apa itu berserikat dan berkumpul dalam konteks keindonesiaan kita hari ini.
Ketika seragam organisasi menjadi lisensi untuk melakukan kekerasan, maka lonceng kematian bagi ketertiban umum sebenarnya sedang berbunyi nyaring.
Kita perlu menelisik lebih dalam mengapa fenomena ini bisa terjadi dan mengapa negara seolah tidak berdaya menghadapinya.
Wajah bopeng sipil kitaIngatan publik tentu masih segar dengan peristiwa memilukan yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, pada akhir 2025 lalu.
Seorang nenek berusia 80 tahun bernama Elina harus menelan pil pahit ketika rumah yang ia tempati di kawasan Lontar, Surabaya, digeruduk dan dihancurkan.
Sekelompok orang yang diduga kuat berafiliasi dengan ormas kedaerahan tertentu melakukan tindakan eksekusi sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya.
Barang-barang milik sang nenek dikeluarkan paksa dan bangunan rumahnya diratakan dengan tanah menggunakan alat berat di depan mata pemiliknya yang sudah renta.
Tindakan biadab semacam ini jelas mencederai rasa kemanusiaan dan menunjukkan betapa arogannya kekuatan massa ketika merasa memiliki dukungan atau bekingan.
Baca juga: Membaca Aksi Militer Strategis Trump Lengserkan Nicolas Maduro
Bayangkan saja bagaimana perasaan seorang lansia yang seharusnya menikmati masa tuanya dengan tenang, justru harus menghadapi intimidasi fisik dan psikis yang luar biasa berat.
Kasus Nenek Elina ini hanyalah puncak gunung es dari sekian banyak kasus sengketa lahan atau properti yang melibatkan jasa pengamanan swasta berkedok ormas.
Mereka bertindak seolah-olah memiliki wewenang eksekutorial yang sejatinya hanya dimiliki oleh pengadilan dan aparat negara.
Absennya negara dalam melindungi warga rentan seperti Nenek Elina menjadi bukti nyata kegagalan fungsi perlindungan sosial kita.
Kejadian di Surabaya tersebut bukanlah satu-satunya etalase kekerasan yang melibatkan ormas dalam kurun waktu belakangan ini.
Di wilayah lain, tepatnya di Tangerang Selatan, kita juga disuguhi tontonan kekerasan yang dipicu oleh perebutan sumber daya ekonomi recehan, tapi bernilai strategis bagi mereka.
Kompas.com dalam laporannya sekitar bulan Mei 2025, pernah mengangkat berita tentang bentrokan ormas di RSU Tangerang Selatan yang dipicu oleh perebutan lahan parkir.
Konflik ini melibatkan dua kelompok besar yang saling klaim atas hak pengelolaan parkir di area rumah sakit tersebut, fasilitas publik yang seharusnya steril dari premanisme.
Perebutan lahan parkir mungkin terdengar sepele bagi sebagian orang. Namun bagi ormas-ormas tertentu, ini adalah 'lahan basah' yang menyangkut hajat hidup dan gengsi organisasi.
Motif ekonomi sangat kental mewarnai bentrokan-bentrokan antarormas yang kerap terjadi di wilayah urban penyangga ibu kota seperti Tangerang dan Bekasi.
Lahan parkir, jasa pengamanan pasar, hingga pungutan liar pada pedagang kaki lima adalah sumber pendapatan informal yang diperebutkan layaknya wilayah kekuasaan perang.
Ketika negosiasi pembagian 'kue' ekonomi ini buntu, maka kekerasan fisik menjadi jalan keluar yang paling mudah dan cepat diambil.
Jalanan berubah menjadi arena tawuran yang membahayakan nyawa pengguna jalan lain yang tidak tahu menahu duduk perkaranya.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5464735/original/067786600_1767703418-prabowo_di_hambalang.jpg)
