KOMPAS.TV – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, menyampaikan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD bukan sekadar tentang ongkos politik yang mahal.
Sarmuji menyampaikan hal itu dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin (5/1/2026), membahas wacana pilkada melalui DPRD.
Ia menjawab pertanyaan mengenai pilkada lewat DPRD apakah murni karena ongkos politik atau ada hal lainnya.
“Ya sebenarnya bukan hanya soal ongkos politik ya. Ongkos politik mungkin bisa kita bicarakan, tetapi memang kalau bicara ongkos politik memang mahal sekali. Setiap pilkada itu mahal sekali,” ucapnya.
Baca Juga: Perludem Tolak Keras Pilkada Dilakukan lewat DPRD
“Jumlah yang harus melakukan pilkada itu seluruh Indonesia, jumlah kabupaten/kotanya juga sangat besar. Provinsinya juga sangat banyak,” ujarnya.
Tetapi, kata dia, bukan hanya tentang biaya politik semata. Ia menyebut ada motif untuk mengevaluasi pilkada secara langsung, termasuk untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan kualitas kehidupan rakyat.
Ia kemudian menjelaskan sejumlah dampak yang sering terjadi dalam pilkada secara langsung, mulai dari sebelum pelaksanaan hingga pascapilkada.
“Kita tahu banyak sekali dampaknya, bukan hanya dampak money politics sewaktu penyelenggaraan pilkada, tetapi pascapilkada pun itu masih sangat terasa dampak kepada masyarakatnya.”
“Misalkan ya, antara kepala daerah dan wakil kepala daerah terjadi bentrok. Ini terjadi di mana-mana karena perebutan pengaruh yang luar biasa, sejak sebelum pilkada, pada saat pilkada, maupun pascapilkada,” ucapnya.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- partai golkar
- sekjen partai golkar
- sarmuji
- pilkada melalui dprd
- pilkada lewat dprd
