Indonesia Diminta Menentang AS yang Tangkap Presiden Venezuela

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin angkat bicara mengenai penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

TB Hasanuddin menuturkan, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) wajib menentang segala bentuk tindakan sewenang-wenang yang melanggar kedaulatan negara lain.

“Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas dan tegas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945,” ujar TB Hasanuddin, dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).

TB Hasanuddin meminta Indonesia melalui perwakilan tetapnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus bersikap proaktif mendorong penyelesaian tindakan sepihak tersebut melalui koridor hukum internasional dan mekanisme resmi PBB.

Baca juga: Anggota DPR: Serangan AS ke Venezuela Pelanggaran Serius Hukum Internasional

Menurut dia, Indonesia perlu ikut menjaga marwah PBB.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Kedaulatan negara, hukum internasional, TB Hasanuddin, sikap indonesia, nikolas maduro, penangkapan presiden venezuela&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wNS8wOTIyMzYyMS9pbmRvbmVzaWEtZGltaW50YS1tZW5lbnRhbmctYXMteWFuZy10YW5na2FwLXByZXNpZGVuLXZlbmV6dWVsYQ==&q=Indonesia Diminta Menentang AS yang Tangkap Presiden Venezuela§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

“Indonesia harus ikut menjaga marwah PBB sebagai lembaga internasional yang mampu menyelesaikan konflik global secara beradab, adil, dan berbasis hukum. Inilah perwujudan nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang selama ini kita junjung,” ujar dia.

TB Hasanuddin mengingatkan bahwa Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia.

Dengan begitu, kata dia, penangkapan Presiden Venezuela berpotensi menimbulkan gejolak geopolitik dan fluktuasi pasar minyak global.

“Pemerintah Indonesia harus mewaspadai dampak ekonomi global, khususnya potensi lonjakan harga minyak, dan menyiapkan skenario mitigasi guna menjaga kesehatan fiskal APBN serta stabilitas ekonomi nasional,” papar TB Hasanuddin.

Ia menilai, peristiwa ini juga memberikan pelajaran strategis yang sangat penting bagi Indonesia.

Baca juga: Kemlu Pastikan WNI di Venezuela Aman, Imbau Tetap Tenang dan Waspada

Dia heran pasukan asing bisa dengan mudahnya menangkap presiden di negara lain.

"Begitu mudahnya pasukan asing melakukan penangkapan terhadap seorang presiden di ibu kota negaranya sendiri tentu tidak terjadi tanpa sebab. Ini menunjukkan adanya runtuhnya dukungan politik publik serta rendahnya kesiagaan pertahanan, atau bahkan indikasi pembiaran dari unsur militer di negara tersebut,” kata TB Hasanuddin.

Sementara itu, TB Hasanuddin menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus belajar dari situasi Venezuela dengan memperkuat kepercayaan publik, soliditas nasional, serta kesiapsiagaan pertahanan negara.

“Kedaulatan negara tidak hanya dijaga oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh legitimasi politik yang kuat di mata rakyatnya sendiri,” imbuh TB Hasanuddin.

Diketahui, serangan AS dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Venezuela yang menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Baca juga: Prabowo Terima CEO Danantara di Hambalang, Bahas Proyek Hilirisasi Rp 100 T