GenPI.co - Direktur Democracy and Election Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menyebut usulan Pilkada melalui DPRD mengkhianati cita-cita reformasi.
Neni mengatakan usulan itu merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat, yang sudah diperjuangkan sejak era reformasi.
“Kita tak boleh membiarkan demokrasi kita menciut, hanya alasa efisiensi semu, yang memperkuat posisi oligarki di daerah,” katanya dikutip dari Antara, Senin (5/1).
Usulan Pilkada melalui DPRD tersebut digulirkan Partai Golkar, Gerindra, PKB, dan NasDem. Kemudian untuk PAN, PKS, dan Demokrat masih menunggu kajian mendalam.
Partai politik yang memastikan menolak usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD baru satu, yakni PDIP.
Dia menyampaikan Pilkada langsung merupakan instrument utama yang mana rakyat punya kuasa penuh, dalam menentukan sikap di daerah.
Menurut dia, pengembalian Pilkada melalui DPRD, hanya akan memenjarakan hak suara rakyat di dalam gedung parlemen.
“Kami memandang ini bentuk elite capture. Kepala daerah nanti tidak lagi utang budi ke konstituen. Namun, hanya ke segelintir pemimpinnya,” ujarnya.
Neni mengatakan kepala daerah dipilih DPRD, maka akan jadi petugas partai yang takut dicopot oleh koalisi dewan, dibanding dihujat rakyat.
“DEEP mendesak para ketua umum partai politik bisa mendengar suara rakyat. Sebab partai dan legislatif terpilih adalah mandataris rakyat,” ucapnya. (ant)
Lihat video seru ini:
