Komnas Perempuan soal Marak Perceraian: Pendidikan dan Ekonomi Perempuan Membaik

Gelombang perpisahan tokoh publik menghiasi pemberitaan sepanjang 2025. Di balik narasi "ketidakcocokan" yang sering terlontar, terdapat kompleksitas masalah di balik perceraian seperti himpitan ekonomi hingga isu kekerasan yang tersembunyi di ruang privat.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menemukan bahwa perceraian sering kali menjadi jalan keluar terakhir bagi perempuan yang terjebak dalam lingkaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Namun, ada pergeseran menarik yang dicatat. Meski faktor ekonomi masih menduduki posisi puncak sebagai pemicu keretakan, meningkatnya taraf pendidikan perempuan di Indonesia turut memberi warna baru. Pendidikan yang lebih baik memunculkan kesadaran atas hak-hak personal, membuat banyak perempuan kini lebih berani mengambil keputusan sulit demi martabat dan kesehatan mental mereka.

Untuk mengupas tuntas realitas di balik meningkatnya angka perceraian dan bagaimana pola kekerasan yang menyertainya, simak wawancara kumparan dengan Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor:

Ada peningkatan perceraian, faktornya banyak. Selain karena ketahanan keluarga menjadi menurun, itu faktornya kan karena ketidakharmonisan.

Di sisi lain, ada faktor yang menyertainya. Faktor lain ini di antaranya adalah faktor ekonomi.

Beberapa kasus yang masuk di antaranya dari sisi ekonomi pihak suami membaik. Tetapi di sisi yang lain perempuan kemudian begitu ekonominya membaik, perempuannya kemudian harus mengalah. Dia (istri) tidak boleh bekerja.

Sementara perempuan juga punya pendidikan cukup tinggi, punya profesi sendiri yang berbeda dengan suami. Ini salah satu pengaduan yang kami terima.

Alasannya selalu ketika sudah memasuki lima tahun pertama. Rumah tangga itu mulai ada anak, ada pendidikan, ada pengasuhan dan lain-lain. Ini sudah mulai terjadi perselisihan.

Kalau di awal-awal pernikahan, sebelum lima tahun, barangkali masih masih aman-aman, masih bisa dikendalikan. Tetapi begitu mulai tumbuh, anak-anak mulai bersekolah, sementara perempuan juga tetap harus harus bekerja, misalnya.

Ini yang seringkali kemudian banyak perempuan yang memilih bercerai karena dia juga tidak mau secara ekonomi maupun sosial terikat dengan suami. Karena dia juga punya komunitas sendiri, punya profesi sendiri.

Jadi di sisi yang lain selain ada faktor pendidikan perempuan membaik, secara ekonomi juga membaik, lalu perempuan juga merasa terus-menerus diintimidasi, untuk diminta berhenti [bekerja] itu kan buat perempuan yang sudah mapan, yang sudah mulai mendapatkan pekerjaan, yang posisi mulai meningkat, itu tidak mudah.

Sehingga ini yang pilihan-pilihan ini yang seringkali kemudian ya sudah, jadi kalau tidak bisa melakukan kompromi, pilihannya bercerai.

Keberanian itu relatif. Perempuan bisa berani karena banyak faktor. Ada faktor pendidikan, ada faktor jaminan perlindungan secara hukum.

Jadi kalau mengacu pada UU KDRT, perempuan mendapatkan jaminan untuk perlindungan bahwa pada saat perceraian itu juga dimungkinkan terjadi.

Dan yang kedua UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu juga menjadi penguat bahwa perempuan siapapun ketika mengalami kekerasan seksual bisa melaporkan. Dan ketika dilaporkan, KDRT ini kan ketika sudah masuk di ranah hukum dilaporkan, itu artinya dia sudah dengan segala konsekuensinya, siap untuk berpisah.

Jarang sekali sudah dilaporkan, dia korban KDRT, lalu dia masih tetap bertahan, enggak jadi berpisah, misalnya, itu jarang sekali. Karena perempuan biasanya kalau sudah masuk di ranah hukum itu dia sudah tidak mampu lagi menahan bentengnya.

Faktor lain yang terutama pada daerah-daerah yang menjadi sending area untuk pekerja migran. Ini bermula sebenarnya dari faktor ekonomi. Pertama karena peluang pekerjaan di luar negeri itu lebih mudah bagi perempuan untuk menjadi tenaga kerja domestik, kemudian faktor yang lainnya juga faktor keluarga juga tidak mencukupi, misalnya, untuk pembiayaan, secara ekonomi tidak mencukupi sehingga banyak kemudian perempuan menjadi TKI.

Bahkan juga didorong oleh suaminya. Mempersilakan suaminya ikut mengantar, ikut merestui. Tetapi di dalam kesempatan memberikan istri bekerja di luar negeri itu tidak diimbangi dengan kesadaran bahwa ada urusan rumah tangga, ada urusan domestik, ada anak yang seharusnya, ini otomatis menjadi beralih fungsi.

Jadi si suami harusnya beralih fungsi menjadi urusan-urusan domestik di tangan dia. Tetapi yang terjadi, seringkali kemudian perempuan masih selalu mengirimkan uangnya ke suaminya, sementara suaminya tidak selalu [mengerjakan urusan rumah tangga]. Yang menjadi konsekuensinya kan otomatis urusan anak di tangan suami, yang ada kemudian suami juga pergi.

Jadi kebetulan di tahun 2013-2014 itu saya punya penelitian tentang pengasuhan anak TKI di Indramayu, dan ini disertasi saya. Itu dari anak-anak saya kebetulan ambil areanya di Indramayu, ada tiga pesantren yang selama ini menerima anak-anak yang orang tuanya menjadi TKI.

Dari penelitian yang saya lakukan itu, para suami, ketika istrinya itu sudah berangkat, itu antara tiga bulan sampai lima bulan, suami kemudian meninggalkan rumah, meninggalkan anak juga. Anaknya kemudian dititipkan sama nenek, dititipkan sama siapapun yang ada di keluarganya.

Situasinya kemudian, anak menjadi kehilangan pengasuhan dari kedua orang tuanya.