Dalam keseharian, politik tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi negara, pidato elite, atau pemberitaan media massa. Politik juga beroperasi melalui bahasa yang kita pakai dan kita dengar setiap hari. Istilah seperti “rakyat”, “kepentingan umum”, “stabilitas”, atau “demokrasi” bukanlah kata-kata yang sepenuhnya netral, melainkan sarat dengan makna, kepentingan, dan sudut pandang tertentu.
Bahasa berperan sebagai penghubung utama antara kekuasaan dan masyarakat. Melalui bahasa, realitas politik dikonstruksi, dijelaskan, bahkan disederhanakan. Cara sebuah peristiwa politik dikemas dalam ujaran atau teks sangat memengaruhi cara publik memaknainya. Oleh karena itu, memahami politik tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap cara kerja bahasa.
Dalam kajian bahasa dan sastra, teks dipahami sebagai hasil dari kondisi sosial tertentu. Anggraini dan Falah (2020) menegaskan bahwa bahasa, baik dalam karya sastra maupun wacana sosial, tidak pernah benar-benar bebas nilai. Bahasa selalu membawa ideologi dan kepentingan tertentu, meskipun kerap disampaikan secara implisit. Pandangan ini juga relevan untuk melihat bahasa politik yang beredar di ruang publik.
Di Indonesia, praktik bahasa politik sering dikemas dengan pilihan kata yang terdengar lunak dan aman. Istilah seperti “penyesuaian”, “pengamanan”, atau “penertiban” kerap digunakan untuk mengaburkan kesan keras dari suatu kebijakan. Dengan strategi semacam ini, bahasa tidak hanya merepresentasikan realitas politik, tetapi juga mengarahkan cara masyarakat menafsirkannya.
Di sisi lain, masyarakat turut memanfaatkan bahasa sebagai sarana untuk merespons dan menilai dinamika politik. Media sosial menjadi ruang munculnya berbagai simbol, sindiran, dan metafora yang merefleksikan kegelisahan sosial. Bahasa pun berfungsi sebagai arena tawar-menawar makna antara kekuasaan dan pengalaman hidup masyarakat.
Pratami dkk. (2021) menyatakan bahwa pengalaman personal sering menjadi jalan awal dalam memahami sistem sosial dan politik yang lebih luas. Pilihan bahasa yang digunakan individu baik melalui cerita, komentar, maupun ekspresi kreatif mencerminkan cara mereka memaknai dan mengalami politik dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, bahasa tidak semata-mata berfungsi sebagai alat penyampai pesan, melainkan juga sebagai pembentuk kesadaran politik. Kata-kata menentukan hal-hal apa yang dianggap penting, apa yang disamarkan, serta apa yang dibuat seolah-olah wajar. Pemahaman politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan untuk mengomunikasikannya.
Kesadaran akan keterkaitan antara bahasa dan politik menjadi krusial agar masyarakat tidak menerima makna secara pasif. Dengan sikap kritis terhadap bahasa, publik dapat membaca realitas politik secara lebih reflektif, tanpa sekadar menerima istilah dan narasi yang beredar begitu saja.
Pada akhirnya, bahasa merupakan ruang tempat politik ditafsirkan, diperdebatkan, dan dihayati. Cara masyarakat memahami politik hari ini sangat bergantung pada kata-kata yang terus digunakan dan didengar dalam kehidupan sehari-hari.
