Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Aceh
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan ketersediaan stok beras di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh berada dalam kondisi aman hingga enam bulan ke depan.
Kepastian tersebut diperoleh setelah Mendagri melakukan konfirmasi langsung dengan Perum Bulog. Penegasan itu disampaikan Tito usai Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka percepatan aktivasi pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana Aceh di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang.
Menurut Tito, bahkan di sejumlah daerah di Aceh, stok beras mampu mencukupi lebih dari enam bulan. Ia mencontohkan gudang Bulog di Lhokseumawe yang melayani wilayah Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara.
“Saya sendiri pernah mengecek langsung gudang di Lhokseumawe. Ada sekitar 28 ribu ton beras di sana. Itu cukup untuk sembilan bulan,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Selasa, 6 Januari 2026.
Meski stok tersedia, Tito menekankan tantangan utama saat ini terletak pada distribusi, terutama ke wilayah-wilayah terdampak bencana yang akses jalannya masih terbatas. Pemerintah, kata dia, terus berupaya memastikan bantuan pangan dapat menjangkau masyarakat secara merata.
Selain penanganan jangka pendek melalui distribusi beras, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pemulihan sektor pertanian di daerah terdampak, khususnya di Aceh. Hal ini sejalan dengan program prioritas nasional terkait swasembada pangan.
“Pak Menteri Pertanian sudah menyiapkan program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang terdampak agar kembali normal, bahkan bisa dioptimalkan,” ucap Tito.
Di luar urusan pangan, Tito juga menyoroti penyaluran bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana. Ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan data akurat masyarakat terdampak agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran.
Pemerintah, lanjut Tito, telah menetapkan skema bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Rumah rusak ringan akan mendapat bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sementara rumah rusak berat atau hilang akan diganti dengan hunian tetap. Selama proses pembangunan hunian tetap, pemerintah juga menyiapkan Dana Tunggu Hunian.
Untuk mempercepat pendataan, Tito mengimbau kepala daerah memaksimalkan peran kepala desa atau keuchik yang dinilai paling memahami kondisi warganya.
“Kalau ingin cepat, tolong bereskan datanya. Buat simpel. Kepala desa tahu betul kondisi warganya,” tutur Tito.
Editor: Redaksi TVRINews
