Panama Membongkar Monumen Tionghoa — Analisis: Mengapa Partai Komunis Tiongkok Menggoreng Isu Ini? Bagaimana Sejarahnya?

Monumen yang berdiri sejak 2004 itu dibangun untuk memperingati 150 tahun kedatangan warga Tionghoa di Panama. Kini ia lenyap—dan membuka kembali perseteruan geopolitik di sekitar Terusan Panama. Dibangun saat Panama masih menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok (Taiwan)

EtIndonesia. Sebuah monumen yang memperingati kontribusi komunitas Tionghoa lokal terhadap pembangunan Panama pada abad ke-19 dibongkar pada 27 Desember 2025. Otoritas lokal Panama memerintahkan pembongkaran monumen tersebut dengan alasan mengalami kerusakan struktural dan dianggap membahayakan keselamatan publik.

Namun, pembongkaran ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam perebutan pengaruh atas Terusan Panama—jalur maritim strategis yang menguasai sekitar 5 persen perdagangan dunia.

Rezim Tiongkok, yang baru menjalin hubungan diplomatik dengan Panama pada 2017, bereaksi keras. Kedutaan Besar Tiongkok di Panama mengklaim bahwa pembongkaran itu “secara serius melukai perasaan persahabatan rakyat Tiongkok terhadap rakyat Panama.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, pada 29 Desember mendesak pemerintah Panama membuka penyelidikan. Sehari sebelumnya, Presiden Panama José Raúl Mulino mengumumkan bahwa “investigasi harus segera dimulai.” Ia menyebut pembongkaran monumen itu sebagai “tindakan irasional” dan memerintahkan Kementerian Kebudayaan untuk menjajaki kemungkinan membangun kembali monumen tersebut di lokasi semula.

“Foto menunjukkan lokasi pembongkaran sebuah monumen di Kota Arraiján, Panama, pada 28 Desember 2025. (Daniel de Carteret / AFP)” Monumen Lokal, Klaim Global

Komentator urusan Tiongkok berbasis di Amerika Serikat, Heng He, menilai Presiden Mulino berada di bawah tekanan PKT. Dalam kolomnya di The Epoch Times edisi bahasa mandarin, Heng menegaskan bahwa monumen tersebut adalah urusan lokal Panama dan “tidak ada kaitannya dengan rezim Tiongkok, bahkan bukan pula urusan pemerintah pusat Panama.”

Saat monumen dibangun pada 2004, Panama masih menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok (Taiwan). Menurut Heng, monumen itu dibangun oleh komunitas Tionghoa lokal yang terdaftar secara hukum di Panama melalui perjanjian penggunaan lahan 20 tahun dengan Pemerintah Kota Arraiján—yang masa berlakunya berakhir pada 2024—dan dibiayai sepenuhnya oleh dana komunitas.

“Ini kontrak antara organisasi masyarakat Panama dan pemerintah kota Arraiján. Bukan urusan Beijing,” tulis Heng.

Jejak Tionghoa di Panama

Pada 30 Maret 1854, sebanyak 694 pekerja Tionghoa tiba di Panama setelah berlayar dari Shantou, Guangdong, menggunakan kapal Sea Witch. Catatan sejarah menunjukkan sekitar 20.000 pekerja Tionghoa terlibat dalam pembangunan rel Kereta Terusan Panama.

Pada 1881, puluhan ribu pekerja Tionghoa lainnya turut membangun Terusan Panama. Mereka bukan tenaga kerja resmi yang dikirim pemerintah Dinasti Qing, melainkan migran yang secara mandiri memilih menetap di wilayah yang saat itu bahkan belum menjadi negara Panama.

“Monumen itu memperingati kontribusi sejarah warga Tionghoa terhadap Panama—bukan persahabatan negara Tiongkok dan Panama, dan sama sekali tidak terkait dengan rezim komunis,” tegas Heng.

Komunitas Tionghoa di Panama telah hadir jauh sebelum berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Asosiasi Tionghoa Panama berdiri pada 1943 dan menggalang dana untuk membangun monumen tersebut. Menurut Heng, yurisdiksi duta besar Tiongkok tidak mencakup warga keturunan Tionghoa yang merupakan warga negara Panama.

“Sejak kapan PKT berhak mengklaim mewakili hampir 300 ribu warga Panama keturunan Tionghoa? Siapa yang memberi mandat itu?” ujar Heng.

Komentator urusan internasional Wang He menilai reaksi keras Beijing sebagai bagian dari strategi “nasionalisme internal dan diplomasi serigala” (wolf warrior diplomacy) di luar negeri. “Ini juga upaya untuk memperdalam dan mempertahankan pengaruhnya di Panama,” katanya.

Perebutan Terusan Panama

Pembongkaran monumen itu terjadi saat Washington meningkatkan tekanan untuk menahan laju pengaruh PKT di Panama. Terusan Panama, yang rampung pada 1914, pernah dikuasai Amerika Serikat hingga 1977, sebelum hak operasionalnya diserahkan kepada Panama melalui perjanjian era Presiden Jimmy Carter.

Dalam beberapa tahun terakhir, dua dari lima pelabuhan di sisi Pasifik dan Atlantik terusan dikelola oleh anak perusahaan CK Hutchison Holdings yang berbasis di Hong Kong. Pada akhir 2024, Donald Trump berulang kali menuding Beijing “sebenarnya mengendalikan” terusan tersebut.

CK Hutchison sepakat menjual pelabuhan Balboa dan Cristóbal kepada BlackRock pada Maret tahun lalu, namun transaksi itu mandek akibat tekanan PKT. Beijing bahkan menuntut agar raksasa pelayaran milik negara, Cosco, mendapat saham pengendali—serta mengancam memblokir penjualan jika tuntutan itu tak dipenuhi.

Pada 17 Desember 2025, Duta Besar AS Kevin Cabrera menaiki kapal penjaga pantai AS ALERT saat sandar di Panama City, menegaskan kemitraan keamanan maritim AS–Panama di tengah sengketa terusan.

Di bawah tekanan Washington, Presiden Mulino juga berjanji tidak memperpanjang partisipasi Panama dalam proyek Belt and Road Initiative—program global Beijing yang kerap dituding menjebak negara berkembang dalam utang.

Peneliti pertahanan Taiwan, Shen Ming-shih, menilai Amerika Serikat “akan bersaing habis-habisan” dengan Tiongkok atas terusan tersebut. “Bagi negara kecil seperti Panama, memilih pihak akan sangat sulit,” ujarnya.

Komentator Wang He menambahkan, ketergantungan ekonomi Panama terhadap Tiongkok membuat Panama “tidak mungkin sepenuhnya memihak AS.” Namun, ia menilai Panama kini perlahan menjauh dari Beijing.

Menurut Shen, perubahan arah kebijakan AS di bawah Trump juga mulai memecah lanskap politik Panama. “Dalam pemilu mendatang, perbedaan sikap pro-Tiongkok dan pro-Amerika kemungkinan akan makin tajam,” katanya.

Luo Ya, Zhang Ting, Associated Press, dan Reuters berkontribusi dalam laporan ini.