JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).
1. Satu Barisan dengan PrabowoHal ini menyusul maraknya wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
"Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pilkada," tuturnya, dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).
Khaeron menjelaskan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.
"Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia," katanya.
Khaeron menjelaskan, Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.
"Namun, kami juga menegaskan Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik, agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi," tuturnya.
Terkait pilkada ini, ia pun menegaskan, pada prinsipnya demokrasi dan suara rakyat harus dihormati.
"Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
Original Article
