Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) M. Najib Azka mengatakan, penanganan bencana tidak dapat berhenti pada fase tanggap darurat semata. Pemulihan pascabencana memegang peran penting sehingga harus dirancang berorientasi jangka panjang.
“Karena bencana tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan sosial masyarakat. Mulai dari hilangnya mata pencaharian, terganggunya pendidikan anak, melemahnya jejaring sosial, hingga meningkatnya kerentanan kelompok rentan,” kata Najib dalam pernyataan resmi, Selasa (6/1).
Najib meyatakan, pengalaman dari berbagai bencana besar, seperti tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, hingga Palu, menunjukkan bahwa fase transisi menuju pemulihan merupakan tahap paling krusial sekaligus paling rapuh.
“Pada fase ini kerap terjadi keterputusan antara bantuan darurat dan pemulihan jangka menengah, antara kebijakan nasional dan realitas lokal, serta antara program dan kebutuhan riil masyarakat terdampak," ujarnya.
Menurutnya, di sinilah peran strategis ilmu pengetahuan sosial dan humaniora diperlukan. Pemulihan pasca bencana harus dirancang berbasis bukti, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.
“Pemulihan tidak hanya mencakup pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pemulihan pendapatan, ketahanan sosial, kesehatan mental, martabat, dan rasa aman warga,” ujar Najib.
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim, mengatakan pemulihan pasca bencana dalam perspektif kependudukan tidak hanya berbicara tentang apa yang dibangun kembali, tetapi juga tentang siapa yang pulih lebih dulu dan siapa yang tertinggal.
“Dinamika penduduk, seperti perubahan struktur rumah tangga, migrasi, dan meningkatnya kerentanan kelompok tertentu, harus menjadi perhatian utama agar pemulihan tidak bersifat parsial,” ucapnya.
Sumatra Jadi Wilayah Rentan Perubahan IklimDari sisi ilmiah, Profesor Riset Pusat Riset Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, Erma Yulihastin, mengatakan fenomena cuaca ekstrem di Sumatra tidak terlepas dari krisis iklim global. Peningkatan suhu bumi hingga sekitar 1,5°C telah meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan ekstrem serta angin kencang.
“Proyeksi hingga 2040 menunjukkan Sumatra menjadi wilayah paling rawan terhadap cuaca ekstrem. Kesiapsiagaan dan mitigasi berbasis data ilmiah perlu diperbarui secara berkala,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik (Dit. PPF) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor akibat Siklon Senyar di Sumatra.
“Pemulihan diarahkan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan terkait,” tuturnya.
Senada, Direktur Eksekutif Salam Setara (KitaBisa), Ahmad Mujahid, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan. Sementara itu, Universitas Syiah Kuala (USK) melalui perwakilannya menegaskan peran pendidikan darurat dan dukungan psikososial bagi penyintas, khususnya anak-anak, sebagai bagian penting dari pemulihan jangka panjang.
