Demokrat Tegaskan Satu Barisan dengan Prabowo Soal Wacana Pilkada Lewat DPRD

JAKARTA, DISWAY.ID - Partai Demokrat menyatakan satu suara dengan Presiden Prabowo Subianto termasuk soal wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan  Demokrat dalam datu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).

BACA JUGA:GENDENG! Tendangan 'Kung Fu' Mendarat di Dada Pemain Liga 4 dalam Laga Putra Jaya Pasuruan vs Perseta Tulungagung

BACA JUGA:Omar Marmoush Terpinggirkan di Man City, Godaan Baru Aston Villa dan Tottenham Coba Menampung

 

Sikap Demokrat ini menyusul menghangatnya wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

"Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pilkada," kata Herman dalam keterangannya, Selasa, 6 Januari 2026. 

 

Khaeron menambahkan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Demokrat tak mempermasalahkan pemilihan kepala daerah tak lagi langsung sebab masih dalam amanat Undang-Undang Dasar. 

"Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia," katanya.

BACA JUGA:DPR Tampung Usulan Pilkada via DPRD, Tapi..

BACA JUGA:Pramono Bongkar Rahasia Banjir Jakarta Tak sampai 1 Jam sudah Surut

 

Khaeron menjelaskan, Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius.

Terutama untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.

"Namun, kami juga menegaskan Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik, agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi," tuturnya.

BACA JUGA:Ini Alasan AHY Tunjuk Herman Khaeron Jadi Sekjen Partai Demokrat

Terkait pilkada, Khaeron menegaskan, pada prinsipnya demokrasi dan suara rakyat harus dihormati. Sebab, suara rakyat merupakan fondasi bernegara sebagaimana amanat undang-undang.