CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Pemerintah Venezuela menuding aksi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dilatarbelakangi ambisi Washington menguasai sumber daya alam negara Amerika Latin tersebut. Tuduhan itu disampaikan dalam sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Senin (5/1/2026).
Utusan Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, menyebut operasi militer AS sebagai tindakan ilegal yang mencederai hukum internasional.
“3 Januari 2026 adalah tanggal yang memiliki makna historis yang mendalam, tidak hanya bagi Venezuela tetapi juga bagi sistem internasional secara keseluruhan,” kata Moncada.
Ia menegaskan aksi tersebut merupakan “serangan bersenjata yang tidak sah dan tanpa dasar hukum” serta pelanggaran serius terhadap Piagam PBB. Menurutnya, agresi itu tidak hanya mengancam kedaulatan Venezuela, tetapi juga kredibilitas tatanan hukum internasional.
Moncada secara terbuka menuding kekayaan alam Venezuela sebagai alasan utama intervensi militer AS.
“Kita tidak dapat mengabaikan elemen sentral dari agresi AS ini. Venezuela adalah korban serangan ini karena sumber daya alamnya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa minyak, energi, sumber daya strategis, serta posisi geopolitik Venezuela selama puluhan tahun kerap menjadi sasaran tekanan eksternal. Praktik tersebut, menurutnya, mencerminkan pola kolonialisme dan neokolonialisme modern.
Venezuela juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menuntut pembebasan Presiden Nicolas Maduro dan Ibu Negara Celia Flores, serta pemulangan keduanya ke Caracas.
Aksi Amerika Serikat turut menuai kecaman dari sejumlah negara. Perwakilan Kolombia di PBB, Leonor Zalabata Torres, menyebut operasi tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Venezuela.
“Tidak ada pembenaran sama sekali, dalam keadaan apa pun, untuk penggunaan kekuatan sepihak,” tegasnya.
Kuba pun menuding Washington menjalankan “rencana hegemonik dan kriminal” terhadap Venezuela, serta menyatakan solidaritas penuh kepada rakyat negara tersebut.
Sementara, Presiden AS Donald Trump dalam wawancara dengan NBC News menyatakan Venezuela tidak memungkinkan menggelar pemilu dalam waktu dekat.
“Kita harus memperbaiki negara itu terlebih dahulu. Anda tidak bisa mengadakan pemilu,” ujar Trump.
Ia mengklaim operasi militer AS berhasil menangkap Maduro dan istrinya. Penangkapan keduanya pun berhubungan dengan perdagangan narkoba. Trump juga menegaskan Amerika Serikat akan mengambil alih kendali Venezuela untuk sementara waktu, dengan atau tanpa pengerahan pasukan tambahan.
“Tidak. Kita sedang berperang dengan orang-orang yang menjual narkoba,” katanya.
Trump juga membuka peluang keterlibatan perusahaan minyak AS untuk membangun kembali infrastruktur energi Venezuela, dengan estimasi waktu kurang dari 18 bulan.
Saat ditanya siapa yang bertanggung jawab penuh atas situasi Venezuela, Trump menjawab singkat:
“Saya."
Pasca penangkapan Maduro, Wakil Presiden Delcy Rodriguez dilantik sebagai presiden sementara. Trump menyebut Rodriguez bersikap kooperatif, namun mengisyaratkan opsi operasi militer lanjutan jika kerja sama dihentikan.
Di sisi lain, Dewan Federal Swiss mengumumkan pembekuan seluruh aset yang terkait dengan Nicolas Maduro dan pihak-pihak yang berafiliasi dengannya. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Federal tentang Pembekuan dan Restitusi Aset Ilegal.
“Langkah ini bertujuan memastikan aset apa pun yang diperoleh secara ilegal tidak dapat dipindahkan keluar dari Swiss,” demikian pernyataan resmi Dewan Federal.
Keputusan tersebut menambah tekanan internasional terhadap kepemimpinan Venezuela di tengah eskalasi geopolitik yang terus berkembang
Sumber: Antara
