Membaca Penangkapan Maduro oleh AS dari Kacamata Geopolitik dan Sekuritisasi

Konstelasi geopolitik global tahun 2026 diawali dengan penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Bukan hanya karena sosok yang ditangkap adalah kepala negara yang masih menjabat, tetapi karena peristiwa ini menabrak banyak "pakem" dalam hubungan internasional kontemporer yakni kedaulatan negara, non-intervensi, dan mekanisme hukum internasional. Namun, alih-alih langsung terjebak pada pertanyaan “benar atau tidak Maduro ditangkap”, yang lebih penting justru adalah mengapa skenario seperti ini menjadi mungkin.

Penangkapan seorang presiden bukan lah peristiwa taktis, melainkan puncak dari proses politik yang panjang. Dalam kasus Venezuela, rezim Maduro telah lama mengalami delegitimasi internasional. Tuduhan pelanggaran HAM, krisis demokrasi, hingga keterkaitan dengan jaringan kriminal transnasional secara perlahan mengikis statusnya sebagai pemerintahan yang sah dalam imajinasi politik Barat, khususnya Amerika Serikat. Proses ini tidak berlangsung tiba-tiba, melainkan dibangun melalui bahasa kebijakan, sanksi ekonomi, dan narasi keamanan yang berulang. Dengan kata lain, penangkapan Maduro bukanlah anomali, melainkan kulminasi dari proses sekuritisasi yang sudah matang.

Di sinilah dimensi geopolitik menjadi krusial. Venezuela bukan negara pinggiran. Negara ini berada di persimpangan kepentingan energi global, rivalitas kekuatan besar, dan stabilitas Amerika Latin. Setiap tindakan terhadap Caracas selalu membawa pesan strategis yang lebih luas, baik kepada sekutu, lawan, dan publik domestik Amerika Serikat sendiri. Maka, membaca peristiwa ini semata-mata sebagai operasi penegakan hukum atau perebutan sumber daya akan menutup lapisan-lapisan makna yang lebih dalam. Terutama terkait penataan ulang pengaruh geopolitik dan sinyal kekuasaan global.

Proses sekuritisasi terhadap rezim Nicolás Maduro tidak terjadi dalam semalam. Ini merupakan hasil dari akumulasi narasi politik yang secara konsisten membingkai Venezuela bukan lagi sebagai negara bermasalah secara internal, melainkan sebagai sumber ancaman eksternal. Tuduhan pelanggaran HAM, pembusukan demokrasi, dan kegagalan ekonomi hanyalah lapisan awal. Di tahap lanjut, rezim Maduro diposisikan sebagai aktor kriminal yang terkait narco-terrorism, jaringan kejahatan transnasional, dan destabilitas regional.

Dalam logika sekuritisasi dari Copenhagen School, bahasa menjadi instrumen utama. Ketika Amerika Serikat mulai menyebut rezim Maduro sebagai narco-state dan presidennya sebagai narco-terrorist, terjadi pergeseran mendasar yakni Venezuela tidak lagi diperlakukan sebagai subjek diplomasi, melainkan objek penanganan keamanan. Di titik ini, kebijakan luar negeri bergeser dari sanksi dan tekanan politik menuju justifikasi tindakan koersif, bahkan militer.

Sekuritisasi juga berfungsi menghapus kompleksitas. Krisis Venezuela yang sejatinya multidimensional (ekonomi, sosial, dan politik), disederhanakan menjadi satu narasi tunggal yaitu keamanan. Penyederhanaan ini penting secara politik, karena memudahkan legitimasi tindakan ekstrem. Penangkapan seorang presiden, yang dalam kondisi normal akan dianggap pelanggaran berat terhadap kedaulatan, menjadi “masuk akal” ketika subjeknya sudah diposisikan sebagai ancaman eksistensial.

Lebih jauh, sekuritisasi ini bukan hanya diarahkan keluar, tetapi juga ke dalam. Bagi publik AS, framing keamanan membantu menjawab pertanyaan krusial "mengapa AS harus terlibat sejauh ini?". Dengan menggeser isu Venezuela ke ranah narkotika, terorisme, dan kriminalitas, kebijakan keras terhadap Caracas dapat dijual sebagai perlindungan terhadap kepentingan domestik AS.

Secara geopolitik, Venezuela menempati posisi yang jauh dari remeh. Negara ini bukan hanya pemilik cadangan minyak terbesar dunia, tetapi juga simpul penting dalam kontestasi pengaruh global di Amerika Latin. Selama dua dekade terakhir, Caracas menjadi salah satu titik masuk utama bagi Rusia dan Tiongkok untuk menantang dominasi Amerika Serikat di kawasan yang secara historis dianggap sebagai “halaman belakang” Washington.

Namun, penting digarisbawahi bahwa ini bukan cuma soal minyak. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Washington adalah fungsi Venezuela sebagai platform geopolitik alternatif. Kerja sama militer dengan Rusia, dukungan politik dari Iran, serta pembiayaan jangka panjang dari Tiongkok menjadikan rezim Maduro bukan hanya masalah regional, tetapi bagian dari peta persaingan global. Dalam konteks ini, melemahkan Caracas berarti memotong salah satu simpul pengaruh rival AS di Belahan Barat.

Penangkapan atau penyingkiran Maduro akan memiliki efek domino. Ini berpotensi membuka jalan bagi reorientasi politik luar negeri Venezuela, normalisasi hubungan dengan Barat, dan masuknya kembali aktor-aktor ekonomi global. Dengan kata lain, ini adalah upaya untuk mengubah alignment geopolitik, bukan hanya mengganti figur kepemimpinan.

Dari sudut pandang ini, tindakan AS tampak sebagai strategi penataan ulang (reordering) kawasan. Bukan ekspansi teritorial, melainkan rekayasa ulang lanskap politik dan ekonomi agar kembali selaras dengan kepentingan hegemonik Amerika Serikat.

Langkah ini tidak bisa dilepaskan dari gaya kepemimpinan Donald Trump. Trump memiliki kecenderungan kuat pada apa yang bisa disebut sebagai politics of spectacle berupa tindakan besar, simbolik, dan penuh efek kejut. Penangkapan seorang presiden negara lain adalah spektakel geopolitik tingkat tinggi.

Dalam strategi Trump, kekuatan tidak hanya digunakan untuk mencapai tujuan material, tetapi juga untuk mengirim sinyal. Kepada sekutu, ini adalah pesan bahwa AS masih bersedia bertindak keras. Kepada lawan, ini adalah peringatan bahwa perlindungan kedaulatan bukan jaminan mutlak. Kepada publik domestik, ini adalah demonstrasi kepemimpinan tegas dan tidak kompromistis.

Trump juga tampak bermain di zona abu-abu hukum internasional. Alih-alih deklarasi perang atau intervensi formal, pendekatan yang digunakan dibingkai sebagai operasi keamanan atau penegakan hukum. Ini memungkinkan fleksibilitas politik. Cukup agresif untuk menunjukkan kekuatan, tetapi cukup ambigu untuk menghindari eskalasi formal yang lebih luas.

Strategi ini juga mencerminkan perubahan cara AS menggunakan kekuasaan. Jika era sebelumnya mengandalkan multilateralisme dan legitimasi institusional, maka pendekatan Trump lebih transaksional dan unilateral. Langkah terhadap Maduro ini bukan hanya tentang Venezuela. Melainkan bagian dari narasi besar Trump tentang dunia. Sebuah dunia yang keras dan membutuhkan pemimpin yang berani bertindak tanpa ragu. Dalam narasi ini, geopolitik bukan arena kompromi, tapi arena demonstrasi kekuasaan.

Pada akhirnya, penangkapan Nicolás Maduro harus dipahami bukan sebagai insiden tunggal, melainkan sebagai puncak dari proses sekuritisasi dan strategi geopolitik yang panjang. Rezim Venezuela dibingkai sebagai ancaman , dilepaskan dari perlindungan diplomatik, lalu dijadikan panggung demonstrasi kekuasaan Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Minyak, keamanan, dan rivalitas global bertemu dalam satu operasi simbolik yang sarat pesan politik, baik ke luar maupun ke dalam negeri AS.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah dunia akan menerima logika tindakan semacam ini, melainkan apakah kita sedang menyaksikan normalisasi baru di mana kekuatan menentukan kebenaran, dan kedaulatan hanya berlaku selama sejalan dengan kepentingan geopolitik pihak yang lebih kuat?