Indonesia telah dinominasikan menjadi Presiden Dewan HAM PBB 2026. Menteri HAM Natalius Pigai menyebut pencapaian itu tak lepas dari kinerja Kementerian HAM.
“Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena Kementerian HAM,” ucap Pigai dalam sambutannya di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (6/1).
“Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multilateral dunia,” tambahnya.
Menurutnya, bila nanti posisi tersebut resmi diisi oleh delegasi Indonesia, ia meyakini konflik antara AS dan Venezuela akan ditangani oleh putra Indonesia.
“Putra Indonesia yang akan menangani Venezuela,” tegas Pigai.
Sebelumnya diberitakan, Amerika Serikat menyerang ibu kota Venezuela, Caracas, pada Sabtu (3/1). AS juga menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro.
Presiden AS Donald Trump menyebut serangan itu dilakukan untuk memerangi peredaran narkotika. Ia menuding Maduro membiarkan peredaran narkoba sehingga barang haram itu bisa masuk ke AS.
Trump juga menyebut AS akan memegang kendali pemerintahan Venezuela pascaserangan dan akan menggarap lahan-lahan penghasil minyak bumi di Venezuela.
Indonesia Jadi Kandidat Presiden Dewan HAM PBB 2026
Negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) secara resmi telah memilih Indonesia untuk nominasi sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 2026. Nominasi ini merupakan bentuk kepercayaan negara-negara APG terhadap Indonesia di bidang HAM.
“Nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang,” kata Kemlu lewat keterangan tertulisnya, Selasa (23/12).
Saat ini, Indonesia merupakan anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, APG memperoleh giliran memegang presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga penetapan Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati.
Dukungan ini juga menunjukkan kepercayaan negara-negara APG terhadap rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM, posisinya sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen konsisten Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
